Bahlil Janjikan PI Blok Eni untuk Kaltim, Dorong Kedaulatan Energi Daerah

"Jangan sampai PI itu mandek karena PKN-nya molor. Kita minta supaya jangan semua urusan diolah di Jakarta. Serahkan ke daerah, biar jadi tuan rumah di tanah sendiri," tegasnya.

Dalam konteks tata kelola migas, Bahlil juga menyentil struktur perizinan dan alokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini lebih banyak dikuasai kantor pusat dan investor dari Jakarta.

BACA JUGA: Peningkatan Lifting SKK Migas, Pastikan Cadangan Migas di Kalimantan dan Sulawesi Cukup Baik

BACA JUGA: Deforestasi 2024 Didominasi Konsesi Berizin, Pertambangan Seluas 38.615 Hektare

Ia menekankan bahwa pemerintah kini tengah merevisi sejumlah regulasi agar UMKM dan koperasi di daerah mendapat prioritas tanpa melalui tender.

"Kalau tender putar-putarnya banyak. Sekarang dengan undang-undang merger yang baru, kita ubah agar UMKM dan koperasi bisa diberikan prioritas tanpa tender. Tapi tetap tergantung rekomendasi kepala daerah," katanya.

Sebagai kader Partai Golkar, Bahlil mengaku merasa memiliki tanggung jawab khusus untuk memperjuangkan daerah penghasil sumber daya seperti Kaltim.

Dia mengungkapkan, bahwa selain memperjuangkan PI Migas, pemerintah juga merencanakan pembangunan industri turunan, seperti pabrik etanol, sebagai bagian dari hilirisasi sektor energi nasional.

BACA JUGA: Hadiri Musda Golkar Kaltim, Ini Perintah Bahlil yang Harus Segera Dijalankan

BACA JUGA: Gubernur Dorong Optimalisasi Energi Sawit untuk Elektrifikasi Pedalaman

"Ketika 2027 itu sudah mulai on stream produksi migas baru, kita akan bangun pabrik etanol di Kaltim supaya pertumbuhan ekonominya bisa jalan. Dan itu harus disiapkan dari sekarang" terang Bahlil.

Dikatakan Bahlil, Kaltim sebagai provinsi yang luar biasa kaya sumber daya, termasuk batu bara dan migas, harus mendapat peran lebih besar dalam rantai ekonomi nasional.

Dia meyakini, di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Kaltim dapat lebih maju berdaulat yang menjadi percontohan bagi provinsi lainnya secara nasional.

"Untuk itu, kita mendorong penguatan peran daerah dalam pengelolaan PI Migas 10 persen, dan pengambilan keputusan energi strategis nasional," pungkas Bahlil.

Sumber: