Bahlil Janjikan PI Blok Eni untuk Kaltim, Dorong Kedaulatan Energi Daerah

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pembagian Participating Interest (PI) 10 persen sektor migas, sebagai bagian dari strategi mendorong kedaulatan energi di daerah.

Bahlil menyatakan, bahwa pemerintah pusat akan memberikan sebagian hak pengelolaan migas dari Blok Eni ke Pemprov Kaltim.

"Saya akan memberikan hadiah kepada Pemda Kaltim. Besok 2027 itu Eni akan mulai produksi. Nanti PI-nya kita akan minta kepada Eni untuk menyerahkan sebagian kepada Pemda Kaltim," ungkap Bahlil, Sabtu 19 Juli 2025.

Menurut Bahlil, temuan gas oleh perusahaan migas asal Italia, Eni di North Ganal, Kaltim mencapai potensi 5 miliar kaki kubik.

BACA JUGA: Kaltim Percepat Izin dan Optimalkan PI 10 Persen untuk Dukung Investasi Hulu Migas

BACA JUGA: Pendapatan PI Menurun, MMP Kaltim Dorong Ekspansi Bisnis dan Butuh Modal Tambahan

Proyek ini menjadi salah satu agenda besar SKK Migas dan disebut sebagai investasi strategis bernilai tinggi mencapai USD 10 miliar, atau sekitar Rp164 triliun.

Ia menyebut produksi minyak dari blok tersebut akan dimulai antara tahun 2027 hingga 2029.

"Investasinya besar, sekitar 10 miliar dolar atau lebih dari Rp100 triliun. Dan saya pastikan, PI-nya akan kami minta agar diserahkan kepada Pemda Kaltim. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada daerah. Kalau itu terjadi, maka dana bagi hasil untuk Kaltim akan bertambah lagi," tambahnya.

Bahlil menggarisbawahi, pentingnya menjadikan daerah sebagai subjek dalam pengelolaan sumber daya alam.

BACA JUGA: Ada Pusdal Lingkungan, Menteri LH Tegaskan Pembangunan IKN dan Migas Diawasi Berlapis

BACA JUGA: Produksi Migas Kaltim Digenjot, Menteri Bahlil Minta Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

Dengan adanya tambahan pendapatan dari proyek tersebut, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim juga akan meningkat signifikan.

Namun Bahlil mengingatkan, semua ini hanya akan berdampak maksimal jika daerah juga siap mengelola dengan baik.

Sumber: