Gubernur Rudy Mas'ud Lantik 1.346 CPNS dan PPPK, Ini Petuah-petuahnya untuk ASN Baru

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Sebanyak 1.346 orang resmi menjadi bagian dari aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur.

Mereka dilantik Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Aula Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu,(7/5/2025).

Suasana berlangsung khidmat saat penyerahan SK dilakukan secara simbolis kepada perwakilan calon ASN, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan oleh Gubernur Rudy Mas’ud, serta penandatanganan berita acara.

Melalui pembacaan Surat Keputusan (SK) bernomor 800.1.2.5/8000-8458/BKD-II, Diketahui, terdapat 214 CPNS, 459 PPPK, dan 673 PPPK Fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya pertanda resmi diangkatnya menjadi aparatur sipil negara (ASN).

BACA JUGA:Tiga Kriteria PPPK Paruh Waktu Bisa Diangkat Jadi Penuh Waktu

BACA JUGA:Gubernur Kaltim Lantik Pejabat Baru dan Serahkan Penghargaan ASN Berprestasi

Dari data Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Para ASN baru ini akan mengisi sektor-sektor prioritas, yang meliputi sektro Pendidikan, Kesehatan, Penegakkan hukum, dan teknis bidang pemerintahan lainnya.

Dalam sambutannya, Rudy Mas’ud mengucapkan selamat kepada seluruh ASN yang dilantik. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi merupakan bentuk komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, berintegritas, dan profesional.

"Aparatur sipil negara adalah pelayan masyarakat, Jalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Dengan niat yang lurus, Haruslah bekerja dengan integritas tinggi, dan profesional," ucap Rudy.

Dalam menjaga integritas pelayanan masyarakat itu, Kata Rudy, juga harus dibarengi dengan keahlian yang memadai sebagai kompetensi diri.

Baik itu peningkatan soft skill dan hard skill, agar para ASN mampu menjadi agen perubahan bagi percepatan pembangunan di Benua Etam.

BACA JUGA:Gubernur Harum Harap 841 Desa di Kaltim dapat Terhubung dengan Dunia Luar

Harum menambahkan bahwa, ASN yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mendukung percepatan pembangunan Kalimantan Timur, terlebih dalam konteks hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pelantikan ini juga salah satu langkah strategis dalam memperkuat reformasi birokrasi dan mendukung visi besar Kalimantan Timur sebagai pusat pertumbuhan baru nasional.

Sumber: