Ketua Komisi III DPRD Samarinda Minta Kajian Matang soal Wacana SPBU Khusus ASN

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Wacana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Samarinda mendapat sorotan dari DPRD. 

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deny Hakim Anwar, menegaskan bahwa rencana tersebut harus dikaji secara matang dan tidak boleh mengesampingkan kepentingan publik yang lebih luas.

Saat ditemui pada Senin, 8 Desember 2025, Deny mengatakan bahwa hingga kini DPRD belum menerima dokumen resmi terkait konsep pembangunan SPBU ASN. 

Ia menyebut wacana itu masih sebatas gagasan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

BACA JUGA: SPBU Khusus ASN di Samarinda Ditargetkan Beroperasi 2026, Pembangunan Tunggu DED

BACA JUGA: Dianggap Mendesak, Dinas Pertanian PPU Minta SPBU Khusus Petani

“Ini baru diwacanakan, belum masuk dalam bentuk satu kenyataan. Kami masih menunggu formatnya seperti apa. Apakah SPBU ASN ini khusus melayani BBM subsidi atau nonsubsidi Itu harus jelas dulu,” ujarnya.

Menurut Deny, yang lebih mendesak saat ini justru penambahan jumlah SPBU reguler. Dengan jumlah penduduk Samarinda yang mencapai sekitar 856 ribu jiwa, fasilitas SPBU dinilai belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia menilai persoalan kelangkaan BBM yang beberapa kali terjadi disebabkan dua faktor utama. Yakni, jumlah SPBU yang terbatas dan waktu operasional yang tidak maksimal.

“Selama ini SPBU hanya buka sampai jam 10 malam. Kalau seperti di Jakarta, buka 24 jam. Itu bisa mengurangi antrean,” kata Deny.

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Jajaki SPBU Khusus Plat Merah, untuk Kurangi Beban BBM ASN

BACA JUGA: Dianggap Mendesak, Dinas Pertanian PPU Minta SPBU Khusus Petani

Penambahan kuota BBM per SPBU juga disebut sebagai alternatif solusi. Kuota harian yang selama ini sekitar 20 kiloliter dapat dinaikkan menjadi 40 kiloliter untuk mengurangi tekanan antrean.

Deny menilai antrean panjang kerap menjalar hingga badan jalan, memicu kemacetan di titik-titik tertentu. 

Sumber: