Andi Harun Akui tak Bisa Tangani Banjir Sendiri: Apakah Air dari Samarinda Saja?

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengakui bahwa pemerintah kota tidak bisa menangani persoalan banjir sendirian. 

Ia menegaskan bahwa aliran air yang menyebabkan banjir di Samarinda tidak seluruhnya berasal dari dalam kota, melainkan juga dari wilayah sekitar sehingga membutuhkan penanganan lintas daerah.

Karenanya, penanganan banjir di wilayahnya tidak bisa dilakukan secara parsial. 

“Samarinda sudah punya roadmap dan KAK penanggulangan bencana. Tapi satu yang paling penting, penanganan banjir di sini tidak cukup hanya oleh Samarinda,” ujar Andi Harun saat ditemui di Balai Kota Samarinda, Rabu (3/12/2025).

BACA JUGA: Bantuan Banjir Bandang di Sumatra Bisa Dikirim Lewat Kapal PELNI Balikpapan Secara Gratis, Begini Caranya!

Menurutnya, persoalan banjir di Samarinda terkait erat dengan kondisi bentang alam di kawasan Samarinda Utara dan daerah yang berbatasan langsung di luar wilayah kota. 

Pengupasan lahan yang tidak terkendali, baik untuk pembangunan, pertanian, maupun pertambangan, disebut menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko banjir.

“Coba tanya pakar. Apakah air yang mengalir ke Samarinda utara itu asalnya dari Samarinda saja? Banyak pengaruh dari terganggunya bentang alam di wilayah sekitar Samarinda Utara,” katanya.

Andi Harun menegaskan bahwa pengendalian banjir bukan semata soal pengerukan drainase, pelebaran aliran sungai, atau pembangunan waduk. Tanpa kebijakan lingkungan yang tegas, upaya teknis akan tertinggal dari laju kerusakan.

BACA JUGA: 788 Kejadian Bencana Sepanjang 2025 di Kaltim, Banjir Mendominasi

“Kalau hanya andalannya teknis tapi pengupasan lahan tidak terkendali, maka laju kerusakan jauh lebih cepat daripada pengendalian teknis,” ucapnya.

Ia mencontohkan pembangunan Bandara APT Pranoto yang melibatkan pengupasan lahan besar-besaran dan turut memberi kontribusi terhadap peningkatan debit air di kawasan Samarinda Utara.

“Bikin waduk, tapi kalau kirim terus lumpur gara-gara erosi, biaya recovery jauh lebih besar daripada mencegah,” tambahnya.

Untuk itu, Wali Kota mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim memfasilitasi pertemuan antarwilayah, termasuk pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), serta instansi teknis seperti BWS, Basarnas, dan BPBD.

Sumber: