PUPR Berau Akui Penanganan Drainase Berkejaran dengan Laju Pembukaan Lahan

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Berau menegaskan bahwa penanganan drainase di wilayah perkotaan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. 

Selain membutuhkan proses bertahap, pemerintah juga harus menghadapi tantangan lain berupa masifnya pembukaan lahan yang mengurangi area resapan air.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) PUPR Berau, Hendra Pranata, mengatakan pembangunan drainase selalu berkejaran dengan perkembangan kota. 

Sementara itu, alih fungsi lahan yang menghilangkan ruang hijau menjadi pemicu utama munculnya titik-titik banjir baru.

BACA JUGA: DPUPR Berau Sesuaikan Blueprint Drainase, Cegah Risiko Banjir Akibat Perubahan Tata Ruang

BACA JUGA: Pemkab Berau Prioritaskan Drainase dan Irigasi, Tangani Banjir hingga Abrasi

“Drainase perkotaan itu bukan pekerjaan yang bisa disulap selesai dua atau tiga tahun. Kita bertahap dan terus berkejar-kejaran dengan pembangunan kota. Kalau semua lahan dibuka dan area resapan hilang, tetap saja banjir, meskipun kami membangun sekuat tenaga,” ujar Hendra saat ditemui belum lama ini.

Menurut Hendra, sejumlah titik sebenarnya sudah menunjukkan perkembangan positif. Genangan di kawasan Kedaung telah teratasi sepenuhnya. Begitu pula di wilayah Albina dan Pulau Semama yang sebelumnya kerap tergenang, kini mengalami penurunan signifikan.

“Beberapa sudah tuntas. Kedaung yang dekat sekolahan itu sudah tidak banjir lagi, Albina dan Pulau Semama juga sudah jauh menurun. Sekarang kami tinggal berpindah ke titik-titik yang muncul akibat pembukaan lahan,” jelasnya.

Terkait normalisasi drainase, Hendra menyebut pihaknya terus melakukan upaya tersebut sejauh anggaran memungkinkan. Namun kondisi fiskal daerah yang menurun membuat intensitas pengerjaan tidak bisa maksimal.

BACA JUGA: BPBD Ungkap 3 Ancaman di Peta Bencana Kaltim, Jutaan Hektare Masuk Zona Merah

BACA JUGA: Kaltim Waspada Bencana Hidrometeorologi! BMKG Rilis Peringatan Dini 1-10 Desember

“Kalau ada anggarannya, normalisasi bisa terus dilakukan. Tapi sekarang anggaran banyak yang menurun karena kondisi fiskal. Kami tetap berupaya maksimal,” katanya.

Hendra mencontohkan kawasan di depan kantor PUPR di jalan Gatot Subroto yang masih sering tergenang. Menurutnya, bagian drainase tersebut merupakan saluran primer yang dulunya merupakan alur anak sungai, sehingga penanganannya lebih rumit dan membutuhkan biaya besar.

Sumber: