Proyek Pengerjaan Jargas di Bontang Harus Rekrut Minimal 70 Persen Tenaga Kerja Lokal

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang kembali menyoroti masalah tenaga kerja di Kota Taman, khususnya proyek pemasangan jaringan gas (Jargas) sebanyak 10.533 sambungan.

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, proyek dari Kementerian ESDM ini wajib melibatkan tenaga kerja lokal.

Aturan mengenai jumlah minimal tenaga kerja lokal, sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10/2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 1/2009 tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.

Karena itu, politisi Partai Gerindra ini meminta kepada perusahaan yang mengerjakan proyek itu agar mematuhi aturan tersebut, yakni menyerap tenaga kerja lokal minimal 70 persen.

BACA JUGA: Bontang Lestari Lagi-lagi Tak Dapat Kuota Pemasangan Jargas

“Kami punya Perda. Kontraktor harus pakai pekerja lokal. Itu sudah amanah aturan,” kata Agus Haris, Sabtu, 13 Desember 2025.

Agus Haris juga mengingatkan kepada calon pekerja lokal untuk siap dengan standar upah yang ditetapkan kontraktor.

Sebab, pihak pelaksana menetapkan upah mengacu pada aturan pembayaran yang sudah disesuaikan standar satuan harga pemerintah pusat.

Kontraktor hanya boleh merekrut tenaga luar daerah saat tenaga lokal merasa harga upah tidak memenuhi standar.

BACA JUGA: Akhir Tahun Sudah Dekat, Pemkot Bontang Ultimatum Kontraktor Proyek Infrastruktur

“Ini sebenarnya dilema. Tukang di Bontang biasanya di atas Rp100 ribu per hari. Tapi kontraktor juga punya SSH,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, proyek penyambungan 10.553 jargas gratis di Bontang mulai berjalan Desember 2025 ini.

Hal ini disampaikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) saat melaksanakan sosialisasi, Selasa 9 Desember 2025.

Rombongan yang dipimpin Dirjen Minyak dan Gas, Yunando Antasari ini menyampaikan, proyek akan dikerjakan dengan skema multiyears contract ditender di pusat dengan pemenang proyek PT Noorel Idea berasal dari Jakarta.

Sumber: