Pemerintah Sudah Siapkan Langkah Antisipasi Tarif Impor Trump, Klaim KSP

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Kebijakan tarif impor dari Amerika Serikat yang diumumkan Presiden Donald Trump memicu kekhawatiran pelaku ekonomi di Indonesia. 

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengklaim bahwa langkah-langkah mitigasi telah disiapkan sejak awal. 

KSP menyebut, kebijakan tarif 32 persen yang diluncurkan Trump, bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba.

Plt Deputi III KSP Edy Priyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia.

BACA JUGA: Industri Padat Karya RI Terancam! Ini Peringatan INDEF soal Dampak Kebijakan Tarif Trump

BACA JUGA: Efek Tarif Dagang Donald Trump 32 Persen ke Indonesia, Kadin Turun Tangan

"Pada dasarnya, sebenarnya kita sudah melakukan antisipasi dan mitigasi sejak (dini) karena kebijakan Trump bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari," ujar Edy dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (3/4/2025).

Edy menuturkan bahwa tarif dasar dan bea masuk sebesar 10 persen tersebut tidak hanya dikenakan kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain. 

Indonesia sendiri mendapat tarif resiprokal sebesar 64 persen, yang kemudian dikurangi menjadi 32 persen.

"Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke situ (tarif impor). Yang kita baru tahu itu, kan, tarifnya. Resiprokal kita 64 persen, setelah didiskon jadi separuhnya, 32 persen," jelasnya.

BACA JUGA: AS Kenakan Tarif Masuk 32 Persen untuk Indonesia, Ini Dampaknya terhadap Rupiah

BACA JUGA: Jangan Sampai Bokek! Ini Cara Cek dan Atur Ulang Keuangan Pasca Lebaran

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menerima arahan dari Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto untuk menganalisis dampak dari kebijakan tersebut secara menyeluruh.

"Kita berharap bahwa dampaknya tidak terlalu besar dan tentu saja pemerintah berusaha untuk melakukan yang terbaik, termasuk kemungkinan untuk kemudian melakukan lobi dan sebagainya, itu sebagai suatu yang wajar," katanya.

Sumber: