Mulai Tahun Ini Pemkab Mahulu Akan Gunakan SIPDRI Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala BPKAD Mahulu, Yohanes Andy Abeh.-(Disway Kaltim/Iswanto)-
MAHAKAM ULU, NOMORSATUKALTIM - Pada tahun ini Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) akan sepenuhnya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Revisi (SIPDRI) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Langkah tersebut diambil untuk memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat serta memastikan integrasi data yang lebih baik.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, Yohanes Andy Abeh, menyampaikan bahwa sistem baru ini menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan.
"Penerapannya mulai tahun 2025 ini. Kalau tahun kemarin kan kita masih standar dengan aplikasi yang ada saja, artinya dengan manual, itu bisa jadi tidak ada masalah,” ungkapnya, Kamis (30/1/2025).
“Tetapi karena kita ingin merubah supaya ada kesamaan dalam satu data sehingga tidak menyulitkan antara pemotongan pajak dan gaji, maka kita menggunakan aplikasi yang disediakan oleh TASPEN,” lanjutnya.
BACA JUGA : BMKG Balikpapan Ungkap Penyebab Curah Hujan Tinggi di Kaltim, Mahulu jadi Daerah Paling Terdampak
Dijelaskan bahwa SIPDRI merupakan satu-satunya aplikasi yang diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan oleh pemerintah daerah.
Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
“Memang peraturan dari pemerintah pusat mengharuskan bahwa SIPDRI ini satu-satunya aplikasi yang harus digunakan. Di tahun ini kita full menggunakan SIPDRI,” ujarnya.
Meski demikian, menurutnya penerapan SIPDRI membutuhkan sejumlah penyesuaian teknis, mengingat bahwa aplikasi ini tidak sepenuhnya sempurna.
BACA JUGA : Puluhan Guru di PPU Pensiun Tahun Ini, Diganti Rekrutmen Outsourcing?
Langkah ini juga mencakup sinergi dengan TASPEN, khususnya untuk memastikan sinkronisasi data terkait pajak dan gaji ASN.
Ia optimis jika diterapkan dengan baik, maka SIPDRI akan menjadi solusi untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah.
“Artinya, kalau aplikasi dalam pengelolaan keuangan ini sudah standar, khususnya SIPD, maka akan sangat membantu dalam proses pengelolaan data dan keuangan,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: