Komisi VIII DPR RI akan Kaji Usulan Biaya Haji Rp 105 Juta

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Usulan kenaikan biaya penyelenggaraaan ibadah haji (BPIH) pada tahun 2024 mendatang, akan dibahas oleh Komisi VIII DPR RI.

Diketahui, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan kenaikan biaya haji pada tahun depan menjadi sekitar Rp 105 juta per jemaah.

Angka usulan BPIH untuk haji reguler tahun 2024 ini naik sekitar Rp 25 juta dari penetapan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 90.050.637,26 per jemaah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menegaskan, biaya haji harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan jamaah.

"Kami juga harus memperhatikan aspek keadilan dalam menggunakan nilai manfaat dan mengedepankan kemampuan jemaah atau istitha’ah," kata Ace, melalui keterangan pers, dikutip Rabu (15/11/2023).

Menurut Ace, kenaikan tersebut masih akan dikaji oleh Komisi VIII DPR sebagai mitra dari Kemenag.

"Usulan BPIH tahun 2024 yang disampaikan Menteri Agama sebesar Rp105.095.033. Kami akan mendalami dan bahas di Komisi VIII DPR RI dalam Panitia Kerja (Panja) BPIH," ungkapnya.

"Ini juga akan dibahas proporsinya, yaitu berapa yang akan dibayar langsung jemaah atau Bipih dan diambil dari nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," imbuhnya.

Adapun BPIH dikelompokkan ke dalam dua komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah haji atau Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji), dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi).

Kebijakan formulasi komponen BPIH diambil dalam rangka menyeimbangkan besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat di masa yang akan datang.

Sementara anggaran BPIH meliputi komponen biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, Armuzna, embarkasi/debarkasi, keimigrasian, dokumen perjalanan dan biaya hidup selama ibadah.

Ace menyebut, Komisi VIII DPR akan mengkaji unsur mana saja yang mengalami kenaikan. Dengan begitu dapat diketahui alasan perubahan pada BPIH di tahun depan.

"Kami akan telisik di mana letak kenaikan biaya yang diusulkan Kementerian Agama RI. Apa saja komponen biaya Haji yang mengalami kenaikan. Apa saja biaya yang mengalami kenaikan itu, baik di Arab Saudi maupun layanan dalam negeri," jelas Ace.

Ditegaskan Ace, pada prinsipnya Komisi VIII DPR RI akan mengupayakan agar biaya haji tahun depan tidak naik terlalu jauh dari tahun sebelumnya.

"Pada prinsipnya, kami Komisi VIII DPR RI akan berusaha biaya Haji yang dibayar jemaah tahun depan tidak terlalu jauh kenaikannya dibanding tahun sebelumnya," tuturnya.

Sekalipun ada kenaikan, Ace mengingatkan Pemerintah untuk memperbaiki sistem pelaksanaan ibadah Haji. Harapannya, agar kekurangan yang sempat banyak terjadi saat ibadah Haji sebelumnya tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

Artinya, kenaikan biaya haji harus dibarengi dengan peningkatan fasilitas.

"Tentu kami ingin mendorong agar pelayanan jamaah dan fasilitas untuk haji tahun depan jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," pungkas Ace.

 

Sumber: