Pemerintah dan DPR Tak Kunjung Sepakat, RUU Perampasan Aset Menggantung 17 Tahun

Salah satunya terlihat dari pernyataan Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, 1 Mei lalu. 

Saat itu, Prabowo menyinggung pentingnya pengesahan UU Perampasan Aset sebagai bagian dari agenda reformasi hukum yang tertuang dalam delapan program prioritas (Astacita) pemerintahannya.

BACA JUGA: Manipulasi Data Pembayaran Gaji Hingga Rp1,2 Miliar, ASN di Berau Ditetapkan Tersangka

BACA JUGA: Alasan Pemerintah Indonesia Mau Jadi 'Kelinci Percobaan' Bill Gates di Proyek Vaksin TBC

“(UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” kata Prasetyo, menegaskan relevansi RUU tersebut dengan agenda antikorupsi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset masih menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Rabu (7/5/2025). 

Ia menambahkan bahwa DPR tak ingin terburu-buru membahas dua rancangan undang-undang penting secara bersamaan karena berisiko bertabrakan secara hukum dan prosedur.

BACA JUGA: Menteri PKP Bantah Bungkam Wartawan Melalui Program Rumah Subsidi: Ini Bukan Sogokan

BACA JUGA: UU Baru 'Sunat' Kewenangan KPK, Dilarang Tangkap Komisaris dan Direksi BUMN

"Kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," ujar Puan.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan pun memastikan RUU KUHAP menjadi prioritas penyelesaian tahun ini. 

“Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan,” ujarnya.

Sumber: