Indonesia Respons Ancaman Trump untuk Negara BRICS: Tunggu Tanggal 1 Agustus

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Indonesia merespons pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap negara-negara pendukung kebijakan BRICS. 

Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui akun Truth Social pada Minggu, 6 Juli 2025, bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Brasil.

Sebagai negara yang baru saja diakui sebagai anggota penuh BRICS, Indonesia langsung mengaktifkan jalur diplomasi tingkat tinggi untuk mengantisipasi dampak kebijakan itu. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan otoritas perdagangan AS.

BACA JUGA: Trump Terang-terangan 'Perang' Melawan BRICS, Ancam Kenakan Tambahan Tarif 10 Persen

BACA JUGA: Hadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Disambut Riang Diaspora Indonesia di Brasil

“Tunggu tanggal 1 Agustus 2025. Pertemuan berjalan baik dan positif,” ujar Airlangga Hartarto melalui pesan singkat, dikutip Beritasatu, Kamis, 10 Juli 2025.

Kunjungan tersebut bukan sekadar kunjungan simbolis, melainkan bagian dari langkah negosiasi atas kebijakan tarif impor AS sebelumnya yang telah menetapkan bea masuk hingga 32 persen terhadap sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia. 

Pemerintah Indonesia menilai kebijakan itu dapat mengganggu stabilitas perdagangan nasional dan pertumbuhan ekspor.

Airlangga menyebutkan bahwa pertemuan dengan para pejabat AS berlangsung dalam suasana yang konstruktif, dengan harapan kedua pihak dapat mencapai solusi bersama yang saling menguntungkan. 

BACA JUGA: Indonesia Resmi Gabung BRICS, Kerja Sama dengan Brasil Digenjot di Sektor Energi hingga Kemaritiman

BACA JUGA: Resmi! Indonesia Jadi Anggota BRICS dengan Dukungan Penuh Aliansi

Pemerintah menekankan pentingnya menghindari eskalasi konflik dagang yang berisiko merugikan kedua negara.

Sementara itu, pernyataan Trump yang menyasar negara-negara BRICS menuai kekhawatiran luas. 

Sumber: