Pemkab Kutai Barat Sampaikan Rancangan APBD 2026 Senilai Rp3,51 Triliun
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat resmi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.-Eventius/Nomorsatukaltim-
Sementara itu, total belanja daerah pada tahun 2026 direncanakan mencapai Rp3,51 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari belanja operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga alokasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk belanja tidak terduga sebagai langkah antisipatif terhadap keadaan darurat yang mungkin terjadi.
BACA JUGA: Redesain Jembatan ATJ Dimulai, DPUPR Pastikan Proyek Sesuai Standar
BACA JUGA: APBD Perubahan Kutai Barat Disahkan, Fraksi Golkar Wanti-wanti Risiko Administrasi
Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp701,85 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp5 miliar.
Dengan struktur anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Nanang menekankan bahwa penyusunan rancangan APBD 2026 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan akuntabilitas.
Pemerintah memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai anggaran daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Anggaran Kesehatan Harus Tepat Sasaran, DPRD Kubar Ingatkan Pemerintah Daerah
BACA JUGA: APBD Perubahan 2025 Disahkan, Bupati Edwin Tegaskan Komitmen Bangun Kutai Barat
“Kami berkomitmen agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Barat,” tegas Nanang.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kutai Barat atas kerja sama dan dukungan yang terjalin selama proses penyusunan rancangan APBD.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap kerja sama yang baik ini dapat terus dipertahankan, sehingga setiap kebijakan dan keputusan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
BACA JUGA: DPRD Kubar Minta OPD Penghasil PAD Diperkuat, Antisipasi Dampak Pemotongan DBH
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
