DPRD Kubar Minta OPD Penghasil PAD Diperkuat, Antisipasi Dampak Pemotongan DBH

KUTAI BARAT, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Kutai Barat (Kubar), Ridwai mengingatkan bahwa daerah perlu bersiap menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurutnya, langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah memperkuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar keuangan daerah lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada transfer pusat.

“Kalau sudah dari pusat yang membuat regulasi untuk pemotongan DBH di seluruh Indonesia, ya gimana kita bisa melawan itu. Intinya, anggaran kita tetap menyesuaikan dengan jatahnya kita,” ujar Ridwai, Jumat, 19 September 2025.

Ia mengakui, Kubar masih menempatkan DBH sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar. 

BACA JUGA: Gubernur Kaltim Tegaskan DBH Adalah Hak Daerah, Bukan Bantuan Pusat

Hal ini tidak terlepas dari kondisi riil di lapangan, yakni rendahnya daya dukung ekonomi masyarakat sehingga penerimaan dari pajak dan retribusi daerah belum mampu diandalkan. 

“Karena kita ini kan pendapatan masyarakat masih kecil. Jadi memang DBH itu yang menjadi salah satu sumber pendapatan besar kita,” katanya.

Menurut Ridwai, jika rencana pemotongan benar-benar dijalankan, maka dampaknya akan cukup signifikan terhadap keuangan daerah. 

“Kalau memang kebijakan dari pemerintah pusat itu ada pemotongan, ya artinya dampaknya itu pasti cukup signifikan di kabupaten. Tapi mau apa lagi, namanya aturan seperti itu,” tambahnya.

BACA JUGA: DPD RI: Pemangkasan DBH Tidak Boleh Serampangan, Ada Aturannya

Menghadapi situasi tersebut, DPRD Kutai Barat berinisiatif mengundang sejumlah OPD yang berperan sebagai penghasil PAD untuk membahas strategi bersama dalam forum pembahasan APBD perubahan. 

Tujuannya, agar ke depan setiap OPD bisa lebih optimal dalam menggali potensi yang ada.

“Itulah kami pada saat kemarin itu mengundang beberapa OPD berkaitan dengan pembahasan APBD perubahan. Salah satunya, kami minta supaya setiap OPD-OPD penghasil PAD ini kita harus dorong,” jelas Ridwai.

Namun, ia tidak menutup mata bahwa capaian PAD selama ini terkendala oleh minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki OPD. 

Sumber: