DPRD Kubar Minta OPD Penghasil PAD Diperkuat, Antisipasi Dampak Pemotongan DBH
DPRD Kubar minta OPD penghasil pendapatan daerah diperkuat.-(Disway Kaltim/ Eventius)-
BACA JUGA: DBH Dipangkas 75 Persen, Bupati Kukar Siapkan Langkah Advokasi
Ia menilai, wajar jika target PAD sulit dipenuhi bila kebutuhan dasar untuk bekerja tidak disediakan.
“Salah satu keluhan mereka ini kan perlengkapan yang seharusnya diperhatikan, tapi selama ini masih sangat kurang, sangat minim. Alasannya karena anggarannya belum ada,” tuturnya.
Ridwai mencontohkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membutuhkan perangkat sederhana seperti laptop untuk mendukung kerja di lapangan.
Tanpa peralatan ini, kegiatan pendataan ke perusahaan-perusahaan maupun pelayanan langsung ke kampung menjadi tidak maksimal.
BACA JUGA: DPRD Kutai Barat Sahkan Perubahan APBD 2025, Proyeksi Pendapatan Ditetapkan Sebesar Rp4,91 Triliun
“Laptop itu kan bisa digunakan pada saat mereka mendata ke perusahaan-perusahaan, atau langsung pelayanan di kampung. Tapi peralatan itu mereka tidak punya,” katanya.
Selain itu, masih ada desa-desa yang masuk kategori blankspot, sehingga petugas sulit melakukan pendataan digital.
Solusinya adalah pengadaan perangkat internet satelit (starlink). Sayangnya, kebutuhan ini juga belum diakomodasi.
“Daerah kampung atau desa yang masih blankspot itu membutuhkan starlink. Nah, itu yang belum dipenuhi. Sehingga mereka tidak bisa maksimal untuk bekerja di lapangan,” tegasnya.

Ketua DPRD Kutai Barat, Ridwai.-(Disway Kaltim/ Eventius)-
BACA JUGA: Mogok Kerja Guru di Kutai Barat Berakhir, Spanduk Diturunkan Usai TPP Diakomodir
Dengan kondisi seperti ini, menurut Ridwai, sangat tidak adil jika OPD dituntut memenuhi target PAD tinggi tanpa disertai dukungan fasilitas.
“Kalau tidak dipenuhi, apa yang bisa kita tekan mereka? Kenapa kok perolehan mereka hanya sekian, tidak memenuhi target. Ya mereka bisa merasa, gimana Pak kami bisa memenuhi target, orang kami minta beli ini beli itu tidak bisa,” ungkapnya.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah agar benar-benar memperhatikan kebutuhan dasar OPD penghasil PAD.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
