Samsat Kubar Dorong Peningkatan Layanan Publik dan Optimalkan Penerimaan Daerah

Penerimaan dari Pajak Air Permukaan (PAP) tercatat Rp597,98 juta, baru 36,98 persen dari target Rp1,61 miliar.

BACA JUGA:Paser Jadi Tuan Rumah Pransaka Kaltim, Sekwan Sebut Momentum Kenalkan Budaya Daerah

Sementara itu, BBNKB menghasilkan Rp22,29 miliar atau 38,50 persen dari target Rp57,89 miliar.

Adapun Pajak Alat Berat (PAB) baru menyumbang Rp694,36 juta, atau sekitar 8,17 persen dari target Rp8,5 miliar.

Mulia mengakui bahwa capaian tersebut masih jauh dari target, terutama untuk sektor BBNKB dan PAB.

Namun, pihaknya optimistis tren positif akan terlihat hingga akhir tahun, mengingat kebijakan penurunan tarif yang diharapkan dapat mendorong minat masyarakat melakukan registrasi kendaraan di daerah.

“Kami masih memiliki sisa waktu empat bulan untuk mengejar target. Dengan kerja sama lintas instansi dan dukungan masyarakat, kami yakin realisasi bisa mendekati harapan,” katanya.

Selain penerimaan pajak, perhatian serius juga diberikan pada kualitas pelayanan. Samsat Kubar rutin melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur perbaikan.

BACA JUGA:Dukung Reformasi Birokrasi, Pemkab Berau Gencarkan Penghapusan Barang Milik Daerah

Data menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat sepanjang 2025. Pada triwulan I, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 88,02. Angka tersebut naik menjadi 88,07 di triwulan II, dan kembali meningkat ke 88,13 di triwulan III. Kategori penilaian publik tetap berada di level “baik”.

“Angka itu menjadi bukti bahwa masyarakat merasakan peningkatan layanan. Meski demikian, kami tidak boleh puas. Ada banyak hal yang masih harus diperbaiki, baik dari sisi kecepatan, kenyamanan, maupun pemanfaatan teknologi,” ujar Mulia.

Untuk memperkuat partisipasi publik, Samsat Kubar juga membuka berbagai kanal pengaduan.

Masyarakat bisa menyampaikan keluhan maupun saran melalui tatap muka langsung, kotak saran, media sosial resmi @samsatkubar, website Bapenda Kaltim, hingga aplikasi SP4N-LAPOR.

BACA JUGA:Eks Karyawan RSHD Samarinda Keluhkan Upah yang Tak Kunjung Dibayar, Manajemen Dinilai Tak Kooperatif

Dengan cara itu, aspirasi masyarakat dapat lebih cepat terakomodasi dan menjadi bahan evaluasi. Mulia menekankan bahwa kecepatan respons adalah bagian penting dari pelayanan publik modern.

Sumber: