Rakornas BPSDM 2025 Ungkap Tantangan Serius Kinerja ASN di Tengah Ambisi Indonesia 2045
Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, saat diwawancara di Balikpapan, Kamis (13/11/2025).-Salsabila/Disway Kaltim-
Meski demikian, ungkap Wiyagus, Indonesia masih berada pada kategori "tinggi", belum "sangat tinggi" masuk dalam kategori yang identik dengan negara maju.
"Kualitas manusia Indonesia masih harus terus dipacu agar mampu bersaing secara global," tegasnya.
Dari sisi daya saing, Indonesia mencatat lonjakan signifikan dalam IMD World Competitiveness Ranking 2024 dari posisi 34 ke 27.
Namun peningkatan itu masih dibarengi sejumlah pekerjaan rumah. Terutama pada infrastruktur pelayanan publik, produktivitas aparatur, dan kecepatan adaptasi birokrasi.
Wiyagus menyebut bahwa aspek-aspek tersebut harus diperbaiki agar Indonesia mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi. Dan proses transisi menuju negara berpendapatan tinggi.
Di sisi lain, ia menyoroti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2024 yang bertahan di angka 37.
Meskipun ada perbaikan kecil, skor tersebut menunjukkan bahwa integritas aparatur masih membutuhkan penguatan.
"Penguatan integritas harus menjadi fokus utama seluruh instansi pemerintah," imbuhnya.
Rakornas tahun ini menghadirkan sejumlah pemaparan teknis dari Bappenas, BKN, LAN, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan Ditjen Bina Keuangan Daerah.
Kelima instansi tersebut menegaskan, keberhasilan sistem merit bergantung pada konsistensi kebijakan, perencanaan berbasis data, serta harmonisasi pendanaan antara pusat dan daerah.
Wiyagus menuturkan, terselenggaranya Rakornas BPSDM 2025 telah memperlihatkan satu realitas penting.
Yaitu reformasi birokrasi Indonesia tidak dapat disandarkan semata-mata pada aturan atau struktur organisasi.
"Kualitas manusia yang menggerakkan birokrasi justru menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan setiap kebijakan," pungkasnya.
Di tengah ambisi besar menuju Indonesia Maju 2045, ia berharap, keberlanjutan sistem merit dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi prasyarat.
Sehingga birokrasi mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
