Ajukan Rp129 Miliar untuk Revitalisasi Sekolah, Andi Harun Dijadwalkan Temui Pemerintah Pusat

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menaruh harapan besar pada peluang masuknya bantuan revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. 

Harapan itu menguat setelah Wali Kota Samarinda, Andi Harun menerima undangan pertemuan dengan sejumlah pejabat kementerian dan para kepala daerah se-Indonesia, pada Kamis, 13 November 2025 mendatang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin mengatakan, pertemuan tersebut akan membahas program revitalisasi Pendidikan nasional. 

Pertemuan tersebut bakal dihadiri sejumlah pejabat penting dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

BACA JUGA: Resmikan Dapur SPPG Bugis, Walikota Samarinda Minta Pisang Diganti Buah Lain

BACA JUGA: Jadi Langganan Banjir, Kepala SMPN 24 Samarinda Tunggu Kepastian Relokasi

Menurut Asli, forum itu menjadi momentum strategis bagi Samarinda untuk memperjuangkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang kondisinya dinilai memprihatinkan.

“Kita berharap bisa dapat (bantuan) dari sana, apalagi sekarang anggaran banyak yang dipotong. Kalau bisa ya semoga diakomodir,” ujar Asli saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Samarinda akan mengajukan usulan pendanaan sebesar Rp129 miliar untuk program pembangunan dan revitalisasi sekitar 6 hingga 9 sekolah. 

Salah satu yang diusulkan yakni SDN 020 Samarinda Utara, yang sempat viral di media sosial karena kondisi bangunannya yang rusak dan dinilai tidak layak.

BACA JUGA: Mendikdasmen: Sekolah Terpadu di Samarinda Bisa Jadi Rujukan Sekolah Unggul Non-Asrama

BACA JUGA: Kemendikdasmen Gelontorkan Rp 4,1 Miliar untuk Revitalisasi Sekolah di PPU

“Kami harap semua bisa diakomodir, apalagi anggaran kita tahun ini banyak terpangkas,” jelas Asli.

Ia mengakui bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi kendala utama dalam percepatan pembangunan sarana pendidikan. Karena itu, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial.

Sumber: