Bankaltimtara

Oleh-Oleh Hadiri Rakornas Kepegawaian, Bupati Mudyat Noor Dorong Transformasi ASN di PPU

Oleh-Oleh Hadiri Rakornas Kepegawaian, Bupati Mudyat Noor Dorong Transformasi ASN di PPU

Bupati PPU, Mudyat Noor minta ASN segera bertransformasi dan beradaptasi cepat.-ist--


banner ppu baru---

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) dituntut beradaptasi dengan cepat dan responsif terhadap transformasi dinamika pelayanan publik.

Penekanan ini disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, selepas menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kepegawaian yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Rabu 19 November 2025.

Rakornas ini mengusung tema "ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita". Menjadi forum konsolidasi nasional untuk memperkuat arah reformasi ASN, sekaligus mendorong percepatan delapan agenda pembangunan nasional yang terangkum dalam Asta Cita.

Mudyat Noor mengatakan, Rakornas ini adalah pengingat krusial bagi pemerintah daerah mengenai tuntutan baru yang harus dijawab oleh aparatur masa kini. Katanya, arahan nasional yang disampaikan BKN harus menjadi pegangan.

"ASN di PPU harus bergerak lebih cepat, lebih responsif dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan," ucapnya.

Ia menekankan, dinamika pelayanan publik saat ini tidak memberi ruang bagi birokrasi yang lamban. Aparatur dituntut untuk menjadi adaptif, profesional, dan inovatif. 

Menurutnya, transformasi birokrasi tidak lagi bisa dilakukan dengan pola lama; pemerintah daerah harus lebih progresif.

"Daerah harus siap. Kita ingin memastikan reformasi ASN benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan hanya konsep di atas kertas," sebutnya.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, meminta pemerintah daerah memperkuat desakan untuk transformasi. Ia menekankan, manajemen ASN harus bertransformasi dengan pendekatan berbasis data, manajemen talenta, serta tata kelola yang adaptif.

"Manajemen ASN harus lincah, responsif, dan mampu menjawab tantangan sektor publik, mulai dari pangan, pelayanan sosial, hingga digitalisasi. Perlu kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah sebagai fondasi utama untuk percepatan reformasi birokrasi yang efektif," tambah Zudan. (*)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: