Dapat Dukungan KKP, Kabupaten PPU Siap Jadi Sentra Perikanan Modern

banner ppu baru---

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM- Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mewujudkan visi sebagai sentra perikanan modern yang terintegrasi. Inisiasi itu mendapat lampu hijau dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Dengan pengembangan infrastruktur perikanan membuka peluang bagi peningkatan ekonomi nelayan sekaligus menarik investasi di kawasan minapolitan yang berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Bupati PPU, Mudyat Noor, mengatakan penetapan daerah yang dipimpinnya sebagai minapolitan berdasarkan Keputusan Menteri KKP Nomor 35 tahun 2013 dengan garis pantai 272 kilometer harus diimbangi dengan perbaikan nyata pada kesejahteraan nelayan.

"Potensi perikanan kami membentang luas, namun besarnya potensi tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan, terutama dari sisi fasilitas pendukung dan akses pemasaran," kata Mudyat, saat audiensi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP, Selasa 25 November 2025.

Baca Juga: MBG di PPU Baru Layani 7.257 Porsi, Akhir Desember Ditarget Lebih 10 Ribu Siswa

Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemkab PPU mengajukan dua pilar program prioritas yang menyentuh langsung aspek hilirisasi dan keselamatan. Yakni revitalisasi tempat pelelangan ikan dan penguatan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Diusulkan pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api, yang mencakup pembangunan dan revitalisasi delapan TPI strategis. TPI ini akan dikelola oleh KNMP, sebuah model yang dirancang untuk memperkuat tata niaga hasil laut, memotong rantai distribusi, dan secara langsung meningkatkan pendapatan nelayan.

Kemudian peningkatan keamanan maritim, dimana pembangunan breakwater di Sungai Nenang diusulkan untuk mengatasi isu keselamatan dalam kegiatan bongkar muat dan aktivitas melaut harian nelayan.

Baca Juga: Dinas Kesehatan PPU Diminta Pantau Ketat Makanan Bergizi di Sekolah

Sebagai tindak lanjut, Bupati Mudyat Noor menegaskan komitmen untuk melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan legislatif (DPRD) dalam percepatan penyusunan proposal dan dokumen teknis.

"Keterlibatan DPRD dalam pengawasan akan memastikan penyusunan proposal berjalan optimal. Targetnya jelas, pembangunan KNMP harus segera terealisasi untuk memberikan manfaat nyata pada peningkatan ekonomi keluarga nelayan PPU," terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Komjen Pol Purn. Lotharia Latif, mengatakan Kabupaten PPU yang secara geografis strategis, berpotensi besar menjadi bagian dari program percepatan nasional KNMP.

"KNMP adalah prioritas nasional hingga 2025 baru 65 titik dari target awal 100 yang disetujui. Namun, pada 2026, target pembangunan melonjak hingga 1.000 titik. Kami berharap PPU dapat mengusulkan seluruh titik potensialnya," tambah Lotharia. (*)

Sumber: