Dituding jadi Pemicu Perang Iran-Israel, Kredibiltas IAEA, Badan Atom Internasional Dipertanyakan

Resolusi IAEA jadi alasan penyerangan

Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menggunakan resolusi IAEA tadi untuk menerapkan tindakan militer terhadap Iran.

“Mereka telah terbukti melanggar kewajiban non-proliferasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), yang bukanlah organisasi sayap kanan,” katanya melalui akun X pada 17 Juni 2025.

Alhasil, pada 22 Juni 2025, Presiden AS Donald Trump memerintahkan operasi militer mengebom tiga situs fasiltias nuklir Iran.

Trump mengklaim bahwa situs-situs nuklir tersebut telah dilenyapkan dan menyebut program militer ini sebagai progam yang sukses.

Respons Iran

Gara-gara perang, pada 23 Juni 2025, komite keamanan nasional parlemen Iran menyetujui garis besar rancangan undang-undang (RUU) yang berisi menangguhkan kerja sama Teheran dengan pengawas nuklir PBB. 

Kemudian pada 25 Juni 2025, UU tersebut disahkan oleh parlemen Iran.

Hal itu disampaikan kata juru bicara komite Ebrahim Rezaei kepada kantor berita Tasnim.

Rezaei mengatakan bahwa, menurut RUU tersebut, pemasangan kamera pengintai, mengizinkan inspeksi, dan menyerahkan laporan kepada IAEA akan ditangguhkan selama keamanan fasilitas nuklir belum terjamin.  

Iran sendiri bergabung dengan IAEA pada 1959.

Secara khusus, Rezaei mengatakan bahwa Iran menegaskan haknya, sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) PBB tahun 1968, untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan-tujuan damai. 

Termasuk pengayaan uranium.

Teheran telah lama mengeluhkan bahwa perjanjian ini gagal melindunginya dari serangan negara yang memiliki persenjataan nuklir seperti AS dan negara lainnya yang diyakini memiliki nuklir, seperti Israel.

Bahkan, Iran menuding Grossi ingin menjadi sekretaris jenderal PBB berikutnya.

Sumber: