Inventarisasi dan Penertiban Aset Daerah, Wabup Berau: Agar Tak Timbulkan Masalah Hukum

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Kepastian hukum atas aset daerah kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Wakil Bupati Berau, Gamalis menyebut, bahwa inventarisasi dan penertiban aset, khususnya lahan, sangat penting agar pembangunan di berbagai sektor tidak terganjal persoalan kepemilikan di kemudian hari.

Gamalis mengatakan, lahan yang belum memiliki kejelasan status kerap menjadi persoalan klasik dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Kondisi ini bahkan bisa berdampak pada jalannya pembangunan fasilitas pendidikan, yang sejatinya menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bumi Batiwakkal.

BACA JUGA: Kasus Sengketa Lahan di Kampung Suaran, Mantan Kadisnaker Berau Ancam Tempuh Jalur Hukum

BACA JUGA: Sengketa Lahan SDN 001 Pulau Derawan, Dedy Okto Sebut Penyelesaian Harus Berpihak pada Pemilik Sah

“Secara umum, lepas dari fasilitas pendidikan terkait lahan, saya harap lahan yang ada di BPKAD segera diinventarisir,” kata Gamalis, Sabtu 4 Oktober 2025.

Gamalis menekankan bahwa inventarisasi aset tidak cukup hanya mencatat keberadaan lahan, tetapi juga memastikan legalitasnya secara hukum.

"Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pembangunan maupun pengembangan fasilitas umum, termasuk sekolah dan sarana penunjang pendidikan lainnya," tegasnya.

Menurutnya, kepastian status lahan akan mempercepat realisasi berbagai program pembangunan daerah, sekaligus meminimalisir potensi sengketa yang bisa menghambat pelayanan publik.

BACA JUGA: Dukung Reformasi Birokrasi, Pemkab Berau Gencarkan Penghapusan Barang Milik Daerah

BACA JUGA: Otoritas Bandara Minta Pemkab Berau Terbitkan Aturan Keselamatan Lindungi Kalimarau dari Aktivitas Berisiko

“Jika semua jelas, pemerintah tidak akan ragu melangkah dalam membangun,” tandasnya.

Sumber: