DPRD Balikpapan akan Bergerak ke Kemenkeu, Tuntut Kejelasan Jumlah Pemotongan DBH

Ia menyebut bahwa tahun ini PAD Balikpapan mencapai Rp 1,350 triliun, sedangkan Samarinda Rp1,2 triliun. Untuk tahun depan, PAD Balikpapan ditargetkan meningkat menjadi Rp1,558 triliun.

Alwi menegaskan bahwa ketergantungan pada transfer pusat lebih besar terjadi di daerah lain.

Ia mencontohkan Kabupaten Berau yang memiliki APBD sekitar Rp6 triliun, namun 90 persennya masih bergantung pada DBH dan transfer pusat.

“Kalau terjadi pemotongan, yang paling terasa berdampak itu daerah-daerah seperti itu,” jelasnya.

Dalam kondisi ini, Alwi meminta agar kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat tidak boleh dipangkas.

Ia mencontohkan program seragam sekolah gratis dan BPJS gratis dari Wali Kota yang harus tetap berjalan.

“Saya berharap semua bentuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak boleh dipangkas,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan mulai merancang sejumlah langkah efisiensi untuk menjaga keuangan daerah jika pemerintah pusat benar-benar memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50–75 persen.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam menghadapi rencana tersebut.

Pemkot pun akan bergerak cepat dengan menyusun prioritas baru, agar pengeluaran daerah tetap terkendali.

“Kalau pun pemangkasan itu benar terjadi, kami sudah menyiapkan strategi. Kegiatan yang tidak mendesak akan kami kurangi, seremonial dihilangkan, perjalanan dinas dibatasi, dan anggaran dialihkan untuk kebutuhan utama,” katanya saat diwawancarai, pada Jumat (12/9/2025).

Ia menjelaskan, bersama Wali Kota Balikpapan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pihaknya telah menyiapkan skenario dari yang paling ringan hingga terburuk.

Menurut Bagus, pembahasan itu penting agar Pemkot bisa bergerak lebih cepat ketika keputusan pusat dikeluarkan.

Meski demikian, Bagus memastikan program yang bersentuhan langsung dengan warga tidak akan dihentikan.

Ia menyebut layanan publik seperti bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis, penyediaan seragam sekolah, serta program pengendalian banjir tetap menjadi prioritas.

Sumber: