DPRD Balikpapan akan Bergerak ke Kemenkeu, Tuntut Kejelasan Jumlah Pemotongan DBH

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri mengungkapkan pada tahun ini Balikpapan seharusnya menerima transfer pusat sebesar Rp440 miliar. Namun, hingga saat ini pemerintah daerah baru menerima Rp99 miliar.

“Alhamdulillah, itu untuk transfer pusat kita (harusnya,red.) dapat Rp 440 miliar, tapi baru mendapatkan Rp99 miliar,” ujar Alwi Al Qadri, Senin 15 September 2025.

DPRD Balikpapan katanya, bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan berangkat ke Kementerian Keuangan.

Tujuanya untuk menanyakan kepastian mengenai informasi tersebut.

Menurut Alwi, langkah itu perlu dilakukan karena ketidakjelasan bisa mengganggu perencanaan pembangunan.

“Kami bersama teman-teman pimpinan dan Banggar besok berangkat ke Kementerian Keuangan untuk menanyakan apakah pemotongan ini benar-benar fix atau tidak,” tegas Alwi.

Selain ke Kementerian Keuangan, rombongan DPRD Balikpapan juga berencana mendatangi DPR RI, khususnya bagian Banggar.

Alwi mengaku sudah berkoordinasi dengan anggota DPR RI asal Kalimantan Timur untuk meminta arahan terkait persoalan ini.

Ia berharap pertemuan tersebut nantinya bisa memberikan kepastian mengenai sisa dana transfer pusat yang belum diterima.

Menurut Alwi, jika benar terjadi pemangkasan hingga 70 persen, maka kondisi ini akan sangat memberatkan Balikpapan.

“Kalau benar terjadi, itu berat sekali. Tahun depan seharusnya Balikpapan menerima Rp1,8 triliun, namun jika dipotong Rp1 triliun, maka hanya Rp800 miliar yang akan masuk,” tambahnya.

Situasi tersebut akan berdampak pada banyak program prioritas, termasuk penanganan banjir. Bukan hanya Balikpapan, kata Alwi, kondisi ini juga akan dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur.

Karena itu, DPRD Balikpapan menekankan pentingnya kepastian dari pemerintah pusat mengenai transfer daerah.

Meski demikian, Balikpapan dinilai masih beruntung karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar dibanding kabupaten dan kota lain.

Sumber: