Bontang Krisis Guru, Pemda Ingin Rekrutmen Tapi Terganjal Aturan Pusat

BONTANG, NOMORSATUKALTIM – Jumlah guru pensiun di Bontang pada 2026 nanti diprediksi bertambah. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan kekosongan tenaga pendidik yang bisa mengganggu kualitas belajar siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang Abdu Safa Muha mengatakan,di jenjang SD dan SMP terdapat 70 hingga 100 guru yang akan memasuki masa pensiun.

Jumlah tersebut belum termasuk guru pada jenjang SMA/SMK sederajat, yang diperkirakan lebih banyak lagi.

BACA JUGA:DPRD Bontang Nilai Usul Dinas PUPR soal Sengketa Lahan Jalan Abdi Negara Tidak Masuk Akal

“Banyak guru yang akan pensiun. Coba dibayangkan, itu baru SD dan SMP. Bagaimana dengan SMA/SMK sederajat? Pasti lebih banyak lagi,” katanya kepada awak media Selasa 25 November 2025.

Masalah semakin pelik ketika regulasi nasional melarang pemerintah daerah merekrut guru honorer.

BACA JUGA:BNNK Bontang Rehab Tiga Pelajar Konsumsi Narkotika Sepanjang 2025, Ternyata Ini Penyebabnya

Artinya, kekosongan yang ditinggalkan para guru pensiun tidak bisa segera terisi melalui mekanisme cepat di tingkat daerah.

“Kalau tidak dilakukan langkah-langkah cepat, ya bubar sekolah itu. Siapa yang ngajar anak-anak kita. Karena mekanisme untuk perekrutan PNS (Pegawai Negeri Sipil), cukup makan waktu” ucapnya.

Baginya, kondisi ini bukan sekadar kekhawatiran. Tetapi ancaman nyata bagi keberlangsungan layanan pendidikan.

Mulai dari penyusunan jadwal, pemerataan beban mengajar, hingga mutu pembelajaran di kelas.

Disdikbud Bontang bersama Wali Kota mengambil langkah strategis. Mereka mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tujuannya untuk meminta toleransi dalam penanganan kekurangan guru.

“Suratnya ditandatangani langsung oleh Bunda (Neni Moerniaeni). Kami memohon agar ada kebijakan khusus untuk daerah yang mengalami kekurangan guru seperti Bontang. Saat ini masih dibahas di kementerian,” jelas Abdu Safa.

Sumber: