Sekolah Swasta di Kaltim Tak Lagi Tarik SPP dan Praktikum, Ini Syaratnya:
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan.-(Disway/Salsa)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur memastikan bahwa satuan pendidikan swasta setingkat SMA, SMK, dan MA di Benua Etam tidak lagi diperkenankan memungut biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), biaya praktikum, maupun kegiatan ekstrakurikuler.
Kebijakan ini merupakan bagian dari perluasan implementasi program GratisPol yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, menyampaikan bahwa saat ini program GratisPol masih berada dalam tahap sosialisasi.
"Tahap awal difokuskan untuk sekolah negeri terlebih dahulu. Setelah itu, bantuan akan menyasar sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan MA," katanya.
BACA JUGA : Rancangan Pergub Gratispol Kaltim Masuki Tahap Fasilitasi di Kemendagri
Menurut Rahmat, mekanisme pemberian bantuan pada sekolah swasta akan disamakan dengan sekolah negeri, di mana dana bantuan langsung disalurkan ke sekolah.
Dengan skema tersebut, siswa tidak lagi dikenai pungutan, kecuali biaya yang menjadi kebijakan yayasan, seperti sumbangan pembangunan gedung.
"Kita membantu, ibaratnya meringankan beban siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta," jelas Rahmat dihadapan awak media.
Disdikbud Kaltim juga tengah mengupayakan pengadaan buku pelajaran di sekolah swasta agar setara dengan sekolah negeri.
BACA JUGA : Pemeriksaan Kesehatan Gratis di PPU Kurang Peminat, Pemkab Sampaikan Penyebabnya
Ia menyebut, buku akan disediakan tanpa biaya tambahan melalui pemanfaatan koleksi perpustakaan sekolah.
"Dengan begitu, siswa tidak perlu lagi membeli buku pelajaran secara mandiri," ucapnya.
Untuk kebutuhan seragam, pemerintah provinsi hanya akan membiayai pengadaan seragam nasional, sepatu, dan tas. Begitupun seragam almamater tetap menjadi tanggung jawab pihak yayasan dan orang tua siswa.
Rahmat menegaskan bahwa pelaksanaan program Gratispol tahun ini menggunakan anggaran yang tersedia dalam APBD berjalan, sehingga proses implementasi dilakukan secara bertahap.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
