Pendapatan Terpangkas Rp6,13 Triliun, DPRD Kaltim dan TAPD Kaji Ulang Gratispol

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi penurunan drastis pendapatan dalam penyusunan APBD 2026. Proyeksi pendapatan yang sebelumnya mencapai Rp21,35 triliun kini diperkirakan hanya sekitar Rp15,1 triliun, atau berkurang Rp6,13 triliun akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut membuat DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menyusun ulang seluruh postur APBD serta menentukan kembali skala prioritas belanja. 

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut koreksi pendapatan dalam jumlah besar membuat struktur anggaran tidak bisa dipertahankan seperti rancangan awal.

"Penyesuaian pendapatan membuat postur APBD 2026 harus disusun ulang. Dari pendapatan awal Rp21,35 triliun, kini hanya sekitar Rp15 triliun. Artinya, ada pengurangan lebih dari Rp6 triliun," ujar Hamas sapaan akrabnya, Senin (17/11/2025).

BACA JUGA: GratisPol Cair Rp44,1 Miliar, 32.853 Mahasiswa Terima Bantuan UKT dari Pemprov Kaltim

Ia menjelaskan Banggar DPRD dan TAPD sedang memetakan ulang komposisi anggaran. Penurunan pendapatan otomatis menuntut perubahan signifikan pada banyak pos belanja pemerintah daerah. 

“Hari ini kita membahas efisiensi anggaran 2026. Ada pengurangan sekitar Rp6,13 triliun sekian. Itu tentu mengubah komposisi postur anggaran, makanya kita bahas bersama TAPD,” terangnya

Pembahasan belum dapat diselesaikan dalam satu hari dan akan dilanjutkan di Balikpapan. 

“Belum selesai hari ini. Mungkin besok (Selasa) kita lanjutkan di Balikpapan, mungkin dua hari, agar BPD kita benar-benar berdampak,” tambah Hamas.

BACA JUGA: Rekening Kampus Bermasalah, Rp20 Miliar Dana Gratispol untuk PTS Belum Bisa Dicairkan

Salah satu program yang akan dikaji ulang adalah Gaspol (Gratis Pol) atau Gratispol. Menurut Hamas, program pendidikan gratis tersebut kemungkinan ikut disesuaikan seiring penurunan pendapatan. 

“Termasuk program dari pemerintah yang Gaspol, Gratispol. Kan ada pengurangan juga itu,” ujarnya.

Ia juga menyinggung potensi penyesuaian pada bantuan sosial yang menyentuh masyarakat, termasuk dukungan bagi marbot. 

“Mungkin ada yang akan dirasakan, misalnya pemberangkatan atau dukungan bagi penjaga masjid, marbot. Itu mungkin ada yang kurang. Pengurangannya cukup banyak,” jelasnya.

Sumber: