Pendapatan Terpangkas Rp6,13 Triliun, DPRD Kaltim dan TAPD Kaji Ulang Gratispol

BACA JUGA: Dinkes Kaltim Pastikan Program GratisPol Kesehatan Aman Meski Ada Pemangkasan

Meski demikian, semua angka disebut masih bersifat sementara. “Ini tadi belum selesai, makanya saya belum bisa preslis. Kalau sudah selesai baru bisa disampaikan karena belum clear,” tegasnya.

Sementara itu, Sri dari TAPD Kaltim menjelaskan bahwa penurunan pendapatan sudah dibahas dalam rapat, dan akan menjadi fokus pembahasan lanjutan. 

“Penyesuaian pendapatan yang kita lakukan itu karena TKD berkurang 6,13 triliun. Jadi pendapatan kita otomatis ikut turun. PAD tetap, tetapi penyesuaian untuk komponen di luar TKD akan dibahas dalam perubahan 2026,” ujarnya.

Ia menyebut belum ada angka pasti dari pemerintah pusat mengenai detail pemotongan TKD, namun perkiraan saat ini menunjukkan Kaltim hanya akan menerima sekitar Rp3 triliun dari sebelumnya Rp9 triliun. Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan belanja, termasuk pembangunan infrastruktur.

BACA JUGA: Ketegangan Akar Rumput Jadi Alarm Pemangkasan DBH, Daerah Penghasil Ingin Kebijakan yang Berpihak

“Otomatis kita tidak punya ruang leluasa untuk membangun infrastruktur. Kita sesuaikan dengan kapasitas yang kita punya,” jelasnya.

Sri menegaskan bahwa program prioritas tetap diutamakan, terutama pendidikan gratis. “Program prioritas tetap kita utamakan. Pasti ada belanja lain yang terdampak. Tapi untuk pendidikan gratis aman, insyaallah aman,” katanya.

Pemprov Kaltim juga memastikan program pendidikan gratis untuk mahasiswa semester 1–8 tetap berjalan pada 2026. “Sudah kita proyeksikan. Pendidikan gratis aman,” ujarnya.

Beberapa program lain yang bersifat bantuan sosial atau berbasis volume dipastikan mengalami penyesuaian, termasuk program Gratis Umrah. 

BACA JUGA: Forum Aksi Rakyat Kaltim Ancam Tutup Pelayaran di Sungai Mahakam, Desak Pusat Evaluasi Pemangkasan DBH

“Misalnya gratis umrah. Kalau target tahun ini ratusan, tahun depan mungkin tidak sampai ratusan. Programnya tetap, tapi volumenya dikurangi,” ungkapnya.

Pembahasan lanjutan akan difokuskan pada belanja daerah, termasuk penyesuaian pembangunan infrastruktur sesuai kemampuan fiskal terbaru.

Sumber: