PMII Demo Kantor Pertamina Samarinda Terkait Dugaan BBM Oplosan, Pemilik Kendaraan Pertanyakan Ganti Rugi

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina di Jalan Cendana, Samarinda, Selasa (8/4/2025).

Aksi demo yang dimulai pukul 15.00 Wita ini merupakan respons terhadap keresahan masyarakat yang protes atas adanya dugaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dioplos.

Koordinator Lapangan, Ali Syaban mengatakan, bahwa pihaknya yang turun ke jalan hari ini untuk menuntut adanya evaluasi kinerja pengelola Pertamina Patra Niaga Terminal Samarinda, serta bertanggungjawab terhadap dugaan pengoplosan Pertalite ke Pertamax yang beredar.

"Jika tidak ada tindaklanjut dari Pertamina, maka kami akan terus mengawal masalah ini sampai selesai,” ujarnya.

BACA JUGA: Pemprov Kaltim Akan Panggil Pertamina, Bahas Dugaan BBM Bermasalah

BACA JUGA: Uji Lab BBM Pertamina Masih Temui Kendala, Anggota DPRD Kaltim Minta Bantuan Warganet

Tidak hanya menuntut Pertamina untuk bertanggungjawab, PMII juga menyinggung soal sidak Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud beberapa waktu lalu yang dalam pernyataannya dinilai kurang membuka mata terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat.

"Gubernur kita kurang membuka mata. Itu pernyataannya yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, permasalahan BBM yang merusak kendaraan masyarakat ini sangat merugikan secara ekonomi.

Adapun bukti-bukti yang secara resmi diambil dari sampel kendaraan warga itu, dianggap telah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan.

BACA JUGA: Motor Brebet Usai Isi BBM di SPBU? Astra Motor Kaltim 2 Imbau Konsumen Segera Lakukan Pemeriksaan di AHASS

BACA JUGA: Konsumen yang Dirugikan Akibat BBM Silakan Melapor, BPSK Siap Tindak Lanjuti

"Hari ini bukti yang ada seharusnya bisa dibawa ke pengadilan. Jangan sampai masyarakat kita digantung dalam ketidakpastian. Hari ini wakil rakyat kita Abdul Giaz sudah membawa sampel itu dan membuktikan. Nah, jawaban yang kita inginkan jangan normatif terus lah. Sesuai fakta lapangan saja, banyak korban bermasalah," tegasnya.

Oleh karena itu, tuntutan mereka yang terakhir, adalah meminta pihak berwenang serta PT Pertamina Patra Niaga untuk menelusuri dan mengadili oknum-oknum yang terlibat dalam persoalan BBM ini setuntas-tuntasnya.

"Mengingat bahwa pengungkapan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang melibatkan direksi anak usaha dan swasta, kerugian negara diperkirakan sebesar Rp193,7 triliun berdasakan perhitungan kejaksaan Agung RI," jelasnya.

Sementara itu, turut hadir dalam aksi ini salah satu warga yang terdampak motor bermasalah, yakni Muhammad Yusri, yang bekerja sebagai tukang servis AC.

BACA JUGA: Fenomena Water Hammer pada BBM Dituding jadi Penyebab Kendaraan di Balikpapan Rusak

BACA JUGA: Akademisi Unmul Desak Pemerintah Bentuk Tim Independen Uji Kualitas BBM, Libatkan Banyak Pihak

Dia mengadukan, bahwa dirinya tidak dapat pergi bekerja dikarenakan motor yang dia gunakan sehari-hari mengalami brebet setelah diisi Pertalite di SPBU Samarinda. Dia pun harus merogoh uang sekian ratus ribu untuk memperbaiki kendaraannya.

"Saya sudah tidak bisa berangkat bekerja tiga hari ini karena kendaraan saya bermasalah setelah mengisi BBM di SPBU. Saya bawa ke bengkel di Antasari, hingga detik ini masih saya tinggal di bengkel," ucap warga Sungai Kunjang itu.

Menurut informasi yang dia terima dari pihak bengkel, total pergantian water pump dan komponen lain sekitar Rp1 juta.

Yusri pun mempertanyakan kerugian dia sebagai konsumen Pertamina atas pertanggungjawaban mereka.

BACA JUGA: Pertamina Diminta Lakukan Investigasi Menyeluruh atas Dugaan BBM Oplosan

"Bagaimana ini Pertamina? Siapa yang akan ganti kerugian saya? Saya sudah tidak bisa berangkat bekerja. Uang gaji THR habis hanya untuk perbaikan kendaraan. Saya rugi banyak ini," tegasnya.

Yusri pun menantikan tindaklanjut yang tegas Pertamina dalam mengusut dugaan BBM oplosan ini. Dia berharap agar Pertamina bijak dalam bersikap dan pemerintah bisa memihak dan memperhatikan kondisi masyarakat yang sedan kesulitan.

"Mereka (Pertamina) tidak perlu dibela, ungkap faktanya. Jangan ada yang ditutupi apalagi sampai merugikan masyarakat banyak. Kami orang yang sudah susah, jangan dipersulit lagi dengan hal ini. Segera selesaikan permasalahan ini agar kami juga tenang," pungkasnya.

Sumber: