Akademisi Unmul Desak Pemerintah Bentuk Tim Independen Uji Kualitas BBM, Libatkan Banyak Pihak

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Polemik dugaan bahan bakar minyak (BBM) oplosan di Kalimantan Timur turut disorot kalangan akademisi.

Diketahui, dugaan adanya BBM oplosan di Kaltim mencuat setelah ramainya keluhan Masyarakat pemilik kendaraan yang mengalami kerusakan usai pengisian BBM.

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, mengkritik langkah pemerintah yang dinilai terlalu lamban dan reaktif.

Ia menyayangkan sikap Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud yang menyatakan masih menunggu laporan resmi sebelum bertindak.

BACA JUGA: Pertamina Diminta Lakukan Investigasi Menyeluruh atas Dugaan BBM Oplosan

BACA JUGA: Pasca Sidak SPBU Bersama Kepolisian, Pertamina Tegaskan Tidak Ada Perubahan Distribusi BBM di Balikpapan

"Padahal, masyarakat sudah banyak menyampaikan keluhan di media sosial. Kalau terus menunggu laporan resmi, masalah ini bisa makin meluas. Pemerintah harus sigap dan proaktif," ujar Purwadi, Sabtu (5/4/2025).

Menurutnya, pembentukan tim independen bukan hanya penting, tetapi mendesak. Tim tersebut harus melibatkan unsur akademisi, lembaga konsumen seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan juga aparat penegak hukum untuk menjamin kredibilitas serta objektivitas hasil investigasi.

"Pengujian BBM tidak boleh hanya dilakukan di satu atau dua SPBU. Harus acak dan menyeluruh, serta melibatkan berbagai wilayah di Kaltim. Distribusi dari hulu ke hilir juga perlu ditelusuri, karena kontaminasi bisa terjadi di banyak titik," tegas Purwadi.

Ia menekankan, transparansi menjadi kunci. Hasil pengujian harus diumumkan secara terbuka kepada publik, bukan hanya dikonsumsi internal pemerintah.

BACA JUGA: Warga Bisa Menggugat! Pakar Unmul Beberkan Opsi Hukum soal BBM Bikin Kendaraan Rusak

BACA JUGA: Hari Lebaran Motor Warga Balikpapan Mogok Setelah Isi BBM di SPBU, Pertamina Tunggu Sampel

“Masyarakat punya hak untuk tahu kualitas BBM yang mereka beli. Jika terbukti bermasalah, pemerintah juga wajib menjamin ada mekanisme kompensasi atau ganti rugi,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Purwadi pun menyoroti sikap diamnya sebagian besar anggota DPRD, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota.

Menurutnya, wakil rakyat seharusnya menjadi pihak terdepan dalam menuntut pertanggungjawaban dan mendorong pembentukan tim investigasi independen.

"Jangan hanya vokal saat pemilu. Saat ada masalah nyata seperti ini, mereka seharusnya berdiri di sisi masyarakat," imbuhnya.

BACA JUGA: Banyak Kendaraan Bermasalah Usai Isi Pertamax, DPRD Samarinda Berencana Lapor Kejaksaan

BACA JUGA: Gubernur Kaltim Tak Tahu soal BBM "Brebet", Warga Menjerit

Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud menyebut hasil pengecekan di beberapa SPBU menunjukkan BBM masih dalam standar. Namun pernyataan tersebut belum cukup meredam keresahan masyarakat.

"Yang jelas berani atau tidak Pemprov Kaltim membuka ruang bagi pengujian independen dan benar-benar objektif?" pungkas Purwadi.

Sumber: