Ini Tuntutan Aliansi Mahakam Kaltim dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam Kalimantan Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Senin, 1 September 2025 siang.

Massa aksi menyuarakan keresahan masyarakat terkait beban pajak serta regulasi yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Humas Aksi Mahakam Kaltim , Syafaruddin, menyatakan aksi ini berangkat dari keresahan masyarakat, khususnya soal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dianggap memberatkan. Menurut dia, hingga kini pemerintah baik di tingkat provinsi maupun nasional belum mampu memberikan regulasi yang jelas dan berpihak.

“Selain itu, kami juga menyoroti rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dipaksakan untuk disahkan meski banyak mendapat penolakan rakyat. Kami menuntut agar aturan-aturan yang tidak pro rakyat dihapus,” ujar Syafaruddin.

BACA JUGA: Ojol-Mahasiswa Bersatu Geruduk Kantor DPRD Kaltim

BACA JUGA: Ratusan Tenaga Medis Siaga Kawal Aksi 1 September di DPRD Kaltim

Ia juga juga menyinggung isu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang disebut masih berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur. Mereka menegaskan agar DPRD Kaltim memberi perhatian serius pada masalah tersebut.

“Kaltim kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya masih banyak yang hidup sengsara. Karena itu kami hadir di DPRD untuk menyampaikan keresahan masyarakat, mulai dari buruh, tani, hingga mahasiswa,” Jelasnya.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menuntut DPRD Kaltim agar menindaklanjuti aspirasi ini dan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Sumber: