KAHMI Mahulu Soroti Pelaksanaan PSU, Harap Semua Kandidat Patuhi Aturan dan Berjuang Secara Fair

MAHAKAM ULU, NOMORSATUKALTIM - Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Mahakam Ulu (KAHMI Mahulu) menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan digelar pada 24 Mei 2025 mendatang. 

KAHMI Mahulu menegaskan bahwa, adanya PSU ini tentu menjadi pembelajaran penting, baik bagi para kandidat maupun bagi partai politik dan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pilkada. 

“Dengan adanya PSU ini, menjadi pelajaran yang paling berharga dalam proses demokrasi, terutama di Mahakam Ulu. Karena dengan adanya PSU menunjukkan bahwa demokrasi itu tidak baik, artinya ada yang cacat aturan,” ujar ketua KAHMI Mahulu, Sunarso. 

KAHMI Mahulu berharap agar seluruh para kandidat serta tim pemenangan dapat berjuang secara fair dalam PSU ini.

BACA JUGA : Pemkab Mahulu Gelar Rakor TPAKD, Upaya Merumuskan Strategi Mempercepat Inklusi Keuangan

Para kandidat harus berkomitmen untuk tidak melakukan praktik pelanggan lagi dalam bentuk apapun, termasuk embel-embel kekuasaan dari pihak tertentu.

Para kandidat harus berkontestasi secara sportif, sehat serta menjunjung tinggi kedamaian. Kemudian, mengharapkan semua kandidat agar berkampanye dengan mengedepankan ide dan gagasan yang cemerlang, sehingga dapat menarik simpati masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat tidak terpecah belah karena kepentingan politik. Sebab pada dasarnya Pilkada merupakan pesta rakyat, yang dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). 

KAHMI Mahulu menilai, bahwa dengan adanya PSU ini tentu sangat merugikan masyarakat.

BACA JUGA : 280 Pembalap Ramaikan Night Race Drag Bike 2025 Tahap 2, Pembalap Wanita Unjuk Gigi

Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, justru digunakan untuk PSU yang disebabkan adanya praktik pelanggan dari para kandidat. 

“Kami menegaskan kepada seluruh pasangan calon agar ikuti PSU ini dengan baik, berdemokrasilah dengan fair, tidak melakukan intimidasi, biarkan rakyat menentukan hak pilihannya sesuai hati nurani. Karena kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan rakyat,” tegasnya.

Selain itu, KAHMI Mahulu juga mengharapkan agar para penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Bawaslu agar betul-betul menjalankan proses PSU secara transparan sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

Menurutnya, integritas dari para penyelenggara juga menjadi hal penting untuk diperkuat, sehingga semua kandidat atau siapapun tidak berani melakukan praktik pelanggaran.

Sumber: