Pemkab Mahulu Gelar Rakor TPAKD, Upaya Merumuskan Strategi Mempercepat Inklusi Keuangan

Pemkab Mahulu Gelar Rakor TPAKD, Upaya Merumuskan Strategi Mempercepat Inklusi Keuangan

Pemkan Mahulu gelar rakor terkait tpakd.-istimewa/ Humas Pemkab Mahulu-

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Mahakam Ulu Tahun 2025, di Ruang Rapat Kantor Bappelitbangda.

Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Agustinus Teguh Santoso dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa rapat ini merupakan bagian dari upaya untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mempercepat inklusi keuangan di Kabupaten Mahakam Ulu.

“TPAKD hendaknya mampu menghadirkan solusi konkret yang dapat menjawab tantangan keterbatasan akses keuangan, termasuk melalui penguatan literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan, serta peningkatan keterlibatan lembaga jasa keuangan dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif,” terangnya, Sabtu (22/3/2025).

Dijelaskan, bahwa tujuan utama dari upaya ini adalah mendorong pembangunan daerah melalui optimalisasi potensi lokal, yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang ada serta ditopang oleh sistem keuangan yang kuat dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Usai Audiensi dengan Kemenhub, Pemkab Mahulu Rapat Bahas Percepatan Pembangunan Bandara Ujoh Bilang

BACA JUGA: Berdampak Positif Bagi Masyarakat, Pemkab Mahulu Dukung Penuh Program Cek Kesehatan Gratis

“Dalam konteks ini, TPAKD memiliki peran strategis dalam membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani dan pelaku usaha lainnya yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah,” katanya.

Ia juga mengingatkan, sejak dikukuhkannya sebagai bagian dari TPAKD pada Oktober 2024 lalu, tentunya tanggung jawab dan peran seluruh anggota dalam memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif di daerah menjadi semakin penting.

“Ekosistem ini menuntut sinergi yang erat antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa produk dan layanan keuangan dapat diakses secara luas oleh masyarakat,” tandasnya.

Dalam kesempatan ini hadir juga Misyar Bonowisanto, secara virtual selaku Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Perlindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Kaltim dan Kaltara.

BACA JUGA: Bupati Mahulu Tekankan Pentingnya Peningkatan Layanan Kesehatan

BACA JUGA: Bupati Mahulu Tegaskan Semua OPD Harus Terapkan SAKIP dalam Tata Kelola Pemerintahan

Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur, Sheila Reswari, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda, Hariyanto, yang juga turut hadir secara virtual.

Kemudian Pjs Pemimpin Kantor Cabang Ujoh Bilang BPD Kaltimtara Andry Fitriannur, dan para Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: