Pertambangan Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Kaltim, Triwulan III 2024 Tercatat 5,55 Persen

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Triwulan III-2024 tercatat mencapai 5,55 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut, tengah mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan II 2024 yang mencapai 5,85 persen.

Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) telah menunjukan, sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi di Benua Etam.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kaltim, M. Syaibani mengungkapkan, bahwa seluruh provinsi di Pulau Kalimantan mencatat pertumbuhan ekonomi positif pada periode ini. Kalimantan Timur sendiri telah menyumbang kontribusi tertinggi dengan nilai tambah regional sebesar 47,03 persen.

“Kaltim mencatat tingkat inflasi sebesar 1,75 persen yoy pada Oktober 2024. Ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran seperti perawatan pribadi, kesehatan, serta makanan dan minuman,” katanya.

BACA JUGA: Hore! Gaji Guru ASN dan Non-ASN Resmi Naik Tahun Depan, Ini Rinciannya

BACA JUGA: Kabar Gembira! Harga Tiket Garuda Indonesia Turun mulai Desember

Hingga akhir Oktober 2024, realisasi pendapatan negara di Kaltim mencapai Rp30,75 triliun atau 64,65 persen dari target tahunan sebesar Rp47,57 triliun. Namun, angka tersebut mengalami penurunan 8,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, Syaibani mengungkapkan, belanja negara sudah terealisasi Rp65,25 triliun, setara dengan 70,57 persen dari pagu tahunan Rp92,46 triliun. "Angka itu tumbuh signifikan sebesar 44,79 persen yoy,” ujarnya.

Sementara itu, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp28,55 triliun atau 74,97 persen dari target. Kendati demikian, angka ini turun 10,43 persen dibandingkan tahun lalu akibat penurunan harga komoditas utama seperti batu bara dan CPO.

Adapun, penerimaan pajak internasional melalui aktivitas ekspor-impor terus diupayakan.

BACA JUGA: Wajah Oknum Polisi Penembak Siswa di Semarang Beredar, Netizen Sebut Muka-muka 'Pemakai'

BACA JUGA: Raih Peringkat 2 di Pra-Popnas, Kaltim Fokus Matangkan Atlet Menuju Popnas 2025

Pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kaltim mencatat lonjakan signifikan dengan realisasi Rp2,72 triliun atau 154,90 persen dari target, tumbuh 52,63 persen yoy.

Ia menjelasnkan, pertumbuhan tersebut  didorong oleh peningkatan layanan jasa kepelabuhan dan pendidikan.

Realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) di Kaltim hingga Oktober 2024 tercatat Rp32,16 triliun, tumbuh 82,94 persen yoy. Sebagian besar belanja diarahkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Proyek-proyek utama termasuk kawasan IKN 1 dan 2 serta infrastruktur permukiman.

Sementara, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp33,09 triliun atau 84,67 persen dari pagu Rp39,08 triliun, meningkat 20,39 persen yoy.

BACA JUGA: Penghapusan Utang UMKM, Pemkab PPU Tunggu Petunjuk Teknis

BACA JUGA: Instruksi Prabowo, Harga Tiket Pesawat Turun 10 Persen selama Natal dan Tahun Baru

“Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kontributor utama dalam realisasi TKD. Untuk realisasi sementara pendapatan APBD Provinsi Kaltim hingga Oktober 2024 mencapai Rp41,33 triliun atau 63,10 persen dari target," ungkap Syaibani.

Dana transfer dari pemerintah pusat mendominasi pendapatan dengan nilai Rp33,25 triliun, setara dengan 66,22 persen dari pagu Rp50,31 triliun. Tak hanya itu, belanja APBD hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp36,52 triliun atau 52,03 persen dari pagu Rp70,19 triliun.

"Sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program pendidikan tinggi di Kaltim,"

“Pembangunan Ibu Kota Negara memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan, baik di tingkat APBN maupun APBD,” tandasnya.

BACA JUGA: Rahmad-Bagus Unggul dalam Hasil Hitung Cepat Pilkada 2024 Balikpapan, Begini Tanggapan Para Rival

Hingga Oktober 2024 lalu, alokasi anggaran pembangunan IKN mencapai 78,14 persen dari pagu belanja K/L. “Pembangunan ini menghabiskan anggaran Rp41,70 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk Kementerian PUPR, serta kontribusi dari Kemenhub, KLHK, dan Polri,” pungkasnya.

Sumber: