10 Tahun Jokowi, SMRC: 52 Persen Publik Nilai Pemerintah Sering Tabrak Konstitusi

Prof. Saiful menjelaskan bahwa dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, telah terjadi penurunan signifikan dalam kualitas demokrasi di Indonesia. 

“Menurunnya kinerja demokrasi, dari demokrasi yang hampir terkonsolidasi sebelum

BACA JUGA: KPU Kukar Gagal Hadirkan Dokumen Penting dalam Lanjutan Sidang Sengketa Pilkada di PTUN

BACA JUGA: Ketua RT 69 di Balikpapan Mendadak Dicopot Camat Jelang Coblosan Pilkada 2024

Presiden Jokowi memimpin, menjadi otokrat atau otoritarianisme. Terutama

pada 5 tahun terakhir Indonesia di bawah kepemimpinannya (Jokowi),” ungkap guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta tersebut. 

Ia menambahkan, bahwa proses otokratisasi ini terutama dirasakan oleh masyarakat dengan pendidikan menengah hingga tinggi.

Menurut survei, 58 persen responden dengan pendidikan perguruan tinggi menyatakan bahwa pemerintah sering mengabaikan konstitusi.

BACA JUGA: KNPI Kukar Bersiap Musda, Tegaskan Netralitas dalam Pilkada

BACA JUGA: Tabungan Warga PPU Capai Rp 1,1 T, Pemkab Dorong LJK Bangun Ekonomi Daerah

Sedangkan hanya 40 persen dari mereka yang berpendidikan dasar yang berpendapat serupa. 

Demikian juga, 53 persen lulusan perguruan tinggi mengaku takut terhadap kemungkinan penangkapan semena-mena oleh aparat, dibandingkan dengan 46 persen lulusan SD.

Penurunan Indeks Demokrasi

SMRC juga merujuk pada data yang dihimpun oleh V-Dem (Varieties of Democracy), yang mencatat indeks demokrasi elektoral Indonesia. 

Pada 2004, indeks tersebut berada di angka 0,7 dalam skala 0-1. 

BACA JUGA: Wasit Omar Al Ali Pimpin Pertandingan Indonesia-China dengan Fair, Tuai Pujian Netizen 

Sumber: