Isu Perubahan Iklim dan Manajemen Air di Balikpapan Turut Jadi Pembahasan Dalam Rakernas Apeksi

Isu Perubahan Iklim dan Manajemen Air di Balikpapan Turut Jadi Pembahasan Dalam Rakernas Apeksi

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Masud, dalam Forum APEKSI. (Dok. Humas Pemkot Balikpapan)--

Meskipun dikenal sebagai kota minyak, Balikpapan tidak memiliki sumber minyak atau melakukan eksplorasi tambang. 

"Komitmen pendiri kota kami melarang adanya penambangan di Balikpapan," jelasnya.

BACA JUGA : Bandara VVIP IKN Ditarget Beroperasi 1 Agustus, Menhub: Mudah-mudahan Cuaca Senantiasa Cerah

Sementara itu, Alwis Rustam menambahkan, bahwa forum ini merupakan bagian penting dari Rakernas APEKSI XVII dan dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk dari World Bank.

Menurut Alwis, pemerintah kota menjadi ujung tombak dalam menghadapi isu global seperti perubahan iklim dan pandemi, yang berdampak lokal.

"Isu global ini memberikan dampak langsung pada level lokal, sehingga pembahasan ini sangat strategis. Ada regulator dari dinas terkait dan operator dari BUMD, menjadikan forum ini sangat penting," kata Alwis.

Diskusi dalam forum ini pun menghasilkan beberapa rekomendasi.

BACA JUGA : Catat Warga Kaltim! Mulai 1 Juli, Bikin SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan

Pertama, restrukturisasi regulasi dan kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam upaya adaptasi perubahan iklim, yang harus dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkat.

Kedua, peningkatan keterlibatan dan kompetensi masyarakat serta memasukkan isu perubahan iklim dalam kurikulum pendidikan.

Selain itu, penguatan kolaborasi antar pemerintah dan daerah serta membuka informasi dan peluang pendanaan iklim dari berbagai sumber, termasuk swasta, juga menjadi rekomendasi penting. 

Kebijakan mandatory spending untuk APBN dan APBD dalam konteks perubahan iklim dan peningkatan layanan air minum juga disarankan.

BACA JUGA : Dosen Unmul Ini Sebut Kepercayaan Publik Terhadap Ormas Agama Bisa Turun Kalau Ikut Kelola Tambang

Rekomendasi ini pun telah disampaikan kepada perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta BNPB.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: