Membaca Motif Ahok Membongkar Aib Pertamina

Jakarta, nomorsatukaltim.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan publik. Mantan gubernur DKI Jakarta yang kini duduk di kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu tiba-tiba membongkar satu per satu aib raksasa migas nasional.

Mulai dari direksi yang disebut suka melobi menteri, direksi yang bergaji sama meski sudah pindah jabatan, kebiasaan perusahaan yang doyan “ngutang”, hingga kinerja eksplorasi yang minim. Tanpa angin, tanpa hujan, semuanya dibuka ke publik. Meski tak secara rinci.

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa melihat ada unsur kesengajaan dari aksi bongkar aib Pertamina yang dilakukan Ahok. Sebab, ia meyakini “seblak-blakannya” sosok Ahok, pasti ia sadar bahwa aib perusahaan tidak boleh dibongkar ke publik. Kecuali memang sengaja.

Apalagi, Ahok duduk di kursi komisaris yang notabene melakukan pengawasan dan memberi arahan secara internal ke direksi. Artinya, ada unsur kesengajaan. Agar hal-hal yang tidak dikehendakinya ini diketahui oleh publik dan turut diamini.

“Saya tidak tahu motivasi Ahok apa. Tapi dari awal kan memang dia selalu bilang dia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benahi Pertamina. Mungkin cara yang seperti ini yang mau dia pakai. Selain itu, mungkin ini sudah titik kulminasi. Sehingga meledak-lah,” ujar Fabby, Rabu (16/9).

Persoalannya, kenapa harus diumbar ke publik? Menurut Fabby, hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan di publik. Apalagi hal-hal yang disinggung Ahok merupakan aib. Bukan sebuah prestasi.

Fabby menduga Ahok sengaja membuka ke publik karena tidak mendapat dukungan di internal Pertamina. Hal ini, katanya, dikuatkan dengan pernyataan Ahok yang menyatakan tidak tahu-menahu soal ganti direksi Pertamina pada beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan celetukan soal direksi yang suka melobi menteri. Artinya, kata Fabby, ada sinyal bahwa Ahok tidak sepenuhnya punya wewenang komisaris di internal perusahaan.

Arti lain, ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar jabatannya yang bisa mengontrol Pertamina. Fabby menduga hal ini karena seharusnya hasil pengawasan di internal perusahaan disampaikan oleh Ahok ke Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN yang juga merangkap sebagai Wakil Komisaris Pertamina Budi Gunadi Sadikin.

Lebih jauh lagi, Ahok seharusnya bisa “curhat” alias mencurahkan isi hatinya ke Presiden Jokowi. Namun hal ini tidak dilakukannya.

“Biasa saja ada kekuatan lain di luar Pertamina. Tapi bisa mempengaruhi tata kelola perusahaan di dalam. Yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh presiden dan menteri. Maka Ahok sampaikan,” ucapnya.

“Kalau benar, pertanyaannya, siapa? Tentu ini patut jadi perhatian presiden dan DPR. Karena akan berdampak ke rakyat,” sambungnya.

Sementara di luar maksud Ahok membongkar aib Pertamina, Fabby tak serta-merta sepakat dengan tudingan Ahok soal Pertamina yang disebut doyan “ngutang”. Untuk mengakuisisi sumber minyak di luar negeri. Sebab, kebijakan akuisisi sumber minyak itu sejatinya sudah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Bahkan, Pertamina mendapat penugasan untuk menambah sumber minyak mereka. Sementara untuk mengambil alih sumber-sumber minyak itu, memang mau tidak mau perlu dilakukan. Dengan tambahan pembiayaan utang.

Sumber: