Sejumlah Infrastruktur Rusak Akibat Pembangunan IKN, Basuki Hadimuljono Respon Keluh Kesah Bupati PPU

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merespon keluh kesah Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, terkait dampak sosial dan rusaknya infrastruktur di balik pembangunan IKN.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya akan semakin memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Dirinya juga memaparkan beberapa yang akan dilakukan OIKN di Benuo Taka dan itu bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Beberapa langkah konkret akan kami lakukan, seperti revitalisasi Pasar Sepaku, pembangunan jalan Sotek-Bongan yang menghubungkan PPU dengan Kutai Barat," kata Basuki, saat menerima audiensi jajaran Pemkab PPU pada Jumat, 19 September 2025.

BACA JUGA:APBD Kutim Merosot Jadi Rp9,9 Triliun, DPRD Hanya Bisa Lakukan Cross Check Anggaran

Dalam kesempatan itu ia menuturkan, akan membicarakan lebih lanjut terkait usulan dari Mudyat perihal untuk terdapatnya perwakilan kabupaten/kota di kawasan IKN.

Pihak OIKN bakal berbalas kunjungan seperti yang dilakukan Pemkab PPU.

"Apa yang telah disampaikan Pemkab PPU melalui bupati dan jajarannya akan kami tindaklanjuti. Insya Allah kunjungan balasan bakal dilakukan," ungkap Basuki.

Sementara itu, Mudyat Noor, menyebut, pentingnya pentingnya harmonisasi pembangunan antara PPU dan IKN.

Ia bilang, sebagai mitra terdekat sekaligus wilayah penyangga, Benuo Taka menghadapi berbagai persoalan strategis yang perlu segera dicarikan solusi bersama.

BACA JUGA:DPRD Kutai Barat Sahkan Perubahan APBD 2025, Proyeksi Pendapatan Ditetapkan Sebesar Rp4,91 Triliun

BACA JUGA:Wariskan ke Generasi Sekarang, Seni Tradisional Kukar Akan Dipertandingkan di Erau

"PPU ini berada tepat di sekitar IKN. Ketika orang masuk ke IKN, yang pertama mereka lihat adalah wilayah PPU. Karena itu, penting bagi kami agar pembangunan di PPU selaras dengan IKN, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan publik, maupun tata ruang," ucap Mudyat.

Dirinya juga menyampaikan keterbatasan fiskal daerah, sebagian besar APBD Kabupaten PPU terserap untuk belanja pegawai.

Sumber: