Fraksi DPRD Mahulu Dorong Pemerintah Maksimalkan Pendapatan Daerah

BACA JUGA: Punya Objek Wisata Melimpah, Bupati Mahulu: Pelan-Pelan Kita Kembangkan

Pernyataan tersebut sebagai jawaban atas tantangan fiskal akibat tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. 

Bahkan, dari total proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp1,031 Triliun, sekitar 83,84 persen masih bersumber dari transfer pusat.

‎‎‎“Naik turunnya dana transfer pusat sangat mempengaruhi APBD Mahakam Ulu. Karena itu, sudah menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD dan sumber pendapatan baru,” tegas Angela dalam penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (10/11/2025).

Disebutkan bahwa, PAD Mahulu tahun depan hanya menyumbang sekitar 2,32 persen dari total pendapatan daerah, atau sekitar Rp19,08 miliar, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp1,596 triliun.

BACA JUGA: Pemkab Bidik Pengembangan Ekonomi Kreatif, Salah Satunya Batik Khas Mahulu

Untuk menutup selisih defisit, pemerintah akan mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya senilai Rp564,78 miliar.

‎Ke depan pemerintah akan lebih memprioritaskan belanja wajib dan belanja yang langsung berdampak pada masyarakat, serta menekan belanja penunjang agar APBD tetap efisien dan produktif.

Angela juga menyoroti penyusunan APBD 2026 berlangsung di masa transisi antara RPJMD 2021–2026 dan RPJMD 2025-2029, sehingga memiliki nilai strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan. 

Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh, serta pembentukan 2 OPD baru yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, yang menjadi amanat peraturan perundangan.

BACA JUGA: Wabup Mahulu Harap Pengerjaan Jalan Tering-Long Bagun Segera Tuntas

“APBD 2026 menjadi titik awal pembangunan yang akan berpedoman pada RPJMD 2025–2029,” jelasnya.

Sumber: