Fraksi DPRD Mahulu Dorong Pemerintah Maksimalkan Pendapatan Daerah

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) melalui sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang APBD Mahulu tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar, Selasa (11/11/2025). 

Dalam rapat paripurna tersebut, semua fraksi melalui perwakilan mereka secara bergantian menyampaikan pandangan umumnya. 

Beberapa catatan khusus yang mereka sampaikan terkait pentingnya peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian. 

Hal yang tidak kalah pentingnya yakni peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat. 

BACA JUGA: Pemkab Mahulu Bersama DPRD Setujui 8 Ranperda Inisiatif

Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah mengatakan, beberapa hal penting yang disampaikan semua fraksi telah melalui proses pembahasan di internal, dan tentu sesuai dengan personal yang terjadi di lapangan.

Karena itu, menurutnya, semua koreksi yang disampaikan itu mestinya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan ke depan, apalagi dengan kondisi anggaran yang terbatas. 

“Nanti kita akan mendengar jawaban dari pemerintah seperti apa. Tapi, pada dasarnya apa yang sudah kita sampaikan melalui fraksi-fraksi itu, mestinya itulah yang dijalankan pemerintah ke depan dengan kondisi anggaran kita di tahun 2026 yang sangat terbatas,” ujar Desi saat diwawancara NOMORSATUKALTIM usai memimpin rapat paripurna. 

Mengenai ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pusat. Politisi Golkar ini meminta pemerintah daerah agar bisa berinovasi dan mengembangkan potensi daerah yang ada. 

BACA JUGA: Bupati Angela Lepas Puluhan Kontingen POPDA XVII, Siap Harumkan Nama Mahulu

Tujuannya agar, pendapatan asli daerah (PAD) bisa terus meningkat, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. 

Di tengah kondisi anggaran daerah yang terbatas pada tahun 2026 mendatang, ia mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

“Untuk saat ini memang kita tidak bisa selalu menggantung pada dana transfer. Pemerintah daerah wajib berinovasi terkait hal ini, supaya ke depan kita bisa mandiri dan ada beberapa hal yang memang saat ini perlu kita usahakan bersama, seperti retribusi pajak kita. Ini yang perlu dimaksimalkan,” terangnya. 

Sebelumnya, Bupati Mahulu, Angela Idang Belawan menegaskan pentingnya kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD dan efisiensi belanja publik.

Sumber: