80 Desa di Kutim Jadi Target Audit, Inspektorat: Bukan Cari Kesalahan, Tetapi Perbaiki Tata Kelola

“Tahun ini kami punya dua jalur. Pertama, audit reguler yang sudah dijadwalkan untuk 80 desa. Kedua, pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat. Untuk yang sifatnya pengaduan, biasanya langsung kami tindaklanjuti,” ungkapnya.

Meski target diperbesar, Sudirman mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Salah satunya adalah persoalan jarak desa-desa yang sebagian terletak jauh dari pusat pemerintahan di Sangatta.

BACA JUGA: Klaim Serapan Dana Desa Capai 99 Persen, DPRD Minta Penelusuran Mendalam

BACA JUGA: Ketua Pansus LHP DPRD Kutai Timur: Pengembalian Dana Sudah Capai 60 Persen

Faktor ini menuntut perencanaan yang lebih matang dalam penentuan jadwal dan mekanisme pelaksanaan audit.

Menurutnya, meski hanya 80 desa yang akan diaudit secara langsung ke lapangan, desa-desa lain tetap diminta melengkapi dokumen administrasi untuk diperiksa.

“Dari total 139 desa dan 2 kelurahan, semuanya tetap diminta berkasnya. Hanya saja, yang kita datangi langsung tahun ini adalah 80 desa tersebut yang diajukan,” katanya.

Ia menegaskan, peningkatan jumlah desa yang diaudit adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, bukan sekadar menambah beban kerja. Dengan audit yang lebih luas, diharapkan kesadaran transparansi dan akuntabilitas dapat tumbuh merata.

BACA JUGA: Penantian 12 Tahun Berakhir, 3 Desa Persiapan di Sangatta Utara Resmi Dikukuhkan

“Audit ini pada dasarnya memberikan peta kekuatan dan kelemahan desa. Dari situ bisa dibuat langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran,” terangnya.

Meski begitu, Sudirman mengingatkan bahwa keberhasilan audit tidak hanya bergantung pada Inspektorat, melainkan juga pada kesiapan desa dalam menyajikan data dan dokumen secara lengkap.

“Kerja sama dari pemerintah desa sangat menentukan. Kalau dokumennya lengkap dan tertib, proses audit akan lebih cepat,” ucapnya.

Sumber: