Bankaltimtara

Kemenag Kaltim Sebut Ada Kesenjangan Antara Pengawas Madrasah dan Sekolah Umum

Kemenag Kaltim Sebut Ada Kesenjangan Antara Pengawas Madrasah dan Sekolah Umum

Perwakilan Kemenag Kaltim menyampaikan disparitas kesejahteraan pengawas madrasah dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Kaltim di Samarinda, Rabu (26/11/2025).-Mayang Sari/ Nomorsatukaltim-

BACA JUGA: Dugaan Deposito hingga Lelang Molor, Samsun Sebut SiLPA APBD Kaltim Berpotensi Bengkak di Akhir Tahun

"Kementerian Agama memiliki keterbatasan anggaran, sehingga kami belum mampu menyediakan sarana-prasarana yang memadai bagi pengawas," kata dia.

Untuk itu, pihaknya berharap dukungan Pemprov Kaltim melalui skema bantuan kepada pengawas madrasah.

Menurut Sabransyah, dukungan tersebut dapat berupa pengadaan kendaraan operasional, laptop, hingga alat komunikasi untuk menunjang tugas pembinaan di daerah.

"Kami berharap pemerintah provinsi dapat membantu penyediaan sarana-prasarana seperti kendaraan dinas, laptop, dan alat komunikasi untuk menunjang tugas pengawasan," katanya.

BACA JUGA: BPKAD Kaltim Ungkap Kendala Penertiban 54 Kendaraan Dinas Belum Ditarik

Sabransyah menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltim memberikan tanggapan positif dan siap menindaklanjuti permohonan tersebut melalui rapat lanjutan bersama Pemprov.

"Tanggapan Komisi IV DPRD Kaltim sangat positif, dan kami sepakat untuk menindaklanjuti hasil audiensi ini melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi," terangnya.

Ia berharap pemerintah provinsi dapat memberi perhatian yang setara terhadap pendidikan madrasah sebagaimana dukungan yang selama ini diberikan kepada sekolah umum.

"Kami berharap pemerintah provinsi dapat hadir lebih kuat dalam mendukung pendidikan madrasah, agar dukungannya setara dengan yang selama ini diberikan kepada sekolah umum," tegasnya.

BACA JUGA: Siklon FINA Tak Pengaruhi Kaltim, Namun Curah Hujan Berpotensi Merata di Seluruh Wilayah

Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kemenag Kaltim, Muhammad Isnaini, menegaskan bahwa penguatan pendidikan keagamaan tidak bisa dilakukan secara terputus atau sektoral.

Ia menilai bahwa sinergi antara Kemenag, DPRD, dan pemerintah daerah menjadi kunci peningkatan kualitas pendidikan di Kaltim.

"Pendidikan itu tidak bisa berjalan secara sporadis. Tidak boleh dikerjakan sendiri-sendiri oleh masing-masing lembaga," ujarnya.

Menurut Isnaini, madrasah merupakan bagian integral dari pembangunan SDM di Kaltim sehingga harus mendapatkan dukungan yang seimbang dengan jalur pendidikan lainnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: