Bankaltimtara

Polemik Seleksi KPID Menguat, DPRD Kaltim Buka Peluang Pembahasan Ulang

Polemik Seleksi KPID Menguat, DPRD Kaltim Buka Peluang Pembahasan Ulang

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud-Mayang Sari/ Nomorsatukaltim-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Polemik terkait proses penetapan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur terus bergulir.

Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna pada Jumat malam, (21/11/2025) lalu, terkait tidak adanya keterlibatan mereka di tahap pemilihan.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menyampaikan penjelasan terbuka mengenai situasi yang memicu keberatan tersebut.

Ia menegaskan, bahwa DPRD siap mengevaluasi bahkan mempertimbangkan pembatalan hasil seleksi jika ditemukan prosedur yang terlewat.

BACA JUGA: Fraksi PKB Anulir Hasil Seleksi KPID Kaltim, Siap Bawa Kasus ke Pengadilan

Hamas sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa akar persoalan berawal dari kondisi Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Slamet Ari Wibowo, yang merupakan kader PKB.

Slamet telah absen dalam waktu cukup panjang karena sakit, sehingga tidak hadir dalam rangkaian uji kelayakan, pemeringkatan, hingga pemilihan komisioner.

Absennya pimpinan komisi yang seharusnya berperan penting dalam pengambilan keputusan membuat PKB merasa tidak terwakili secara struktural dalam proses seleksi.

"Sebetulnya di internal Komisi I, ketuanya Pak Slamet itu sakit. Sakitnya agak lama, sudah hampir lebih dari lima bulan," kata Hamas, Senin 24 November 2025.

BACA JUGA: Dugaan Deposito hingga Lelang Molor, Samsun Sebut SiLPA APBD Kaltim Berpotensi Bengkak di Akhir tahun

"Jadi waktu seleksi KPID ini, dari PKB ini tidak terwakilkan barangkali sehingga teman-teman Komisi I melaksanakan pemilihan itu," lanjutnya.

Menurut Hamas, koordinasi antara Komisi I dan pimpinan DPRD sejatinya tetap dilakukan. Namun situasi teknis di lapangan membuat keterwakilan fraksi tidak berjalan ideal.

Adapun, Mekanisme pemilihan di Komisi I menggunakan sistem penilaian dan skor, sehingga ketidakhadiran salah satu unsur pimpinan berdampak langsung pada representasi fraksi.

"Ada koordinasi, cuman mungkin pemilihan ini kan ada skor. Keterwakilan dari PKB mungkin belum merasa terwakilkan karena kebetulan yang harusnya ketuanya hadir tidak ikut selama pemilihan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: