Kemenag Kaltim Sebut Ada Kesenjangan Antara Pengawas Madrasah dan Sekolah Umum

BACA JUGA: Dahlan Iskan Resmi Jadi Dewan Pembina JMSI, Diharap Jadi Contoh dan Inspirasi Dunia Media

"Anak-anak yang belajar di madrasah itu juga anak-anak Kalimantan Timur. Mereka bagian dari generasi yang akan memajukan daerah ini. Maka dukungan untuk madrasah adalah investasi bagi masa depan Kaltim," ucapnya.

Isnaini menilai bahwa komunikasi yang terbangun sejauh ini harus diperkuat agar kebutuhan pengawas madrasah dapat direalisasikan.

Ia menegaskan bahwa Kemenag membuka diri untuk koordinasi lanjutan dalam penyusunan data teknis maupun dokumen pendukung.

"Kami berharap komunikasi ini tidak berhenti di satu rapat. Harus ada pembahasan lanjutan, ada tindak lanjut yang konkret. Kami siap menyediakan data, proposal kebutuhan, dan koordinasi teknis," tuturnya.

BACA JUGA: Mendagri Ungkap Alasan Dana Pemda Mengendap di Bank hingga Rp203 Triliun

Menurutnya, dukungan terhadap sarana-prasarana pengawas tidak hanya berkaitan dengan alat kerja, tetapi juga memengaruhi kualitas pembinaan di madrasah.

Tanpa dukungan operasional yang memadai, pengawas akan kesulitan menjangkau satuan pendidikan, terutama di daerah dengan jarak tempuh yang jauh.

"Jika pengawas tidak punya kendaraan dinas, laptop, atau alat komunikasi yang memadai, tentu pengawasan ke madrasah-madrasah di kabupaten/kota akan terhambat. Padahal kualitas pengawasan itu sangat menentukan mutu pendidikan," jelas Isnaini.

Ia juga menyambut baik respons DPRD Kaltim yang berkomitmen mendorong pembahasan lanjutan bersama pemerintah provinsi.

BACA JUGA: Seleksi KPID Kaltim Jadi Polemik, Pengamat: Kemungkinan Ada Jatah-jatahan Antarfraksi

Isnaini menyatakan bahwa langkah ini menjadi peluang penting bagi peningkatan layanan pendidikan keagamaan di Kaltim.

"Komisi IV menyampaikan, bahwa mereka siap mendorong diskusi lanjutan dengan TAPD dan Pemprov. Ini kabar baik bagi kami," imbuhnya.

Isnaini pun mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan memandang pendidikan agama sebagai bagian utuh dari pembangunan daerah.

"Ini tentang mencerdaskan anak-anak bangsa. Tanggung jawab ini milik kita bersama, yang meliputi Kemenag, DPRD, pemerintah provinsi. Kita harus hadir bersama, tidak sporadis, agar layanan pendidikan keagamaan di Kaltim bisa berjalan semakin baik," ujarnya.

Sumber: