Dari Retribusi ke Pajak, ke Mana Larinya Uang Parkir Balikpapan?

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Sejak awal 2024, pengelolaan parkir di Kota Balikpapan resmi mengalami perubahan. 

Jika sebelumnya dikelola sebagai retribusi daerah oleh Dinas Perhubungan (Dishub) melalui UPTD Parkir, kini sektor tersebut digolongkan sebagai pajak dan masuk dalam kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Perubahan klasifikasi ini mengikuti kebijakan nasional yang mengelompokkan pendapatan asli daerah (PAD) ke dalam dua kategori utama yaitu retribusi jasa umum dan pajak atas jasa tertentu. 

Seiring itu, pengelolaan teknis parkir di lapangan tetap menjadi tanggung jawab Dishub. 

BACA JUGA: Samarinda Siapkan Sistem Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Tekan Jukir Liar

Tetapi urusan keuangan, termasuk pelaporan dan target penerimaan itu berada di bawah otoritas Bapenda.

"Ketika lokasi parkir sudah aktif dan berjalan, maka statusnya berubah menjadi pajak. Artinya, secara pengelolaan fiskal, semua menjadi ranah Bapenda," kata Kepala Dishub Balikpapan, Muh. Fadli, saat diwawancarai NOMORSATUKALTIM, pada Selasa, 29 Juli 2025.

Fadli menjelaskan, sebelumnya Dishub memiliki otoritas untuk menetapkan titik-titik kantong parkir dan menarik retribusi melalui jukir binaan. 

Namun setelah transisi ke sistem pajak, fungsi itu berubah. 

BACA JUGA: DPRD Dorong Evaluasi Retribusi Parkir Balikpapan, Soroti Potensi Beban Warga dan Kebocoran Setoran

Sementara Dishub fokus pada penertiban, pengawasan lapangan, dan pembinaan juru parkir.

"Kami melakukan investigasi dan verifikasi lapangan, menentukan lokasi-lokasi. Tapi setelah itu statusnya langsung beralih ke pajak," ujarnya.

Dari sisi penerimaan, Fadli menyebut realisasi pajak parkir pada 2025 hingga memasuki triwulan ketiga masih berada di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta. 

Jumlah tersebut tergolong rendah dibanding target tahunan sebesar Rp2 miliar.

Sumber: