Pemkot Balikpapan Tuai Apresiasi Pusat atas Kesiapan Kota Layak Anak 2025

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pemkot Balikpapan mendapat apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 

Apresiasi ini disampaikan usai forum verifikasi lapangan yang digelar luring dan dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemangku kepentingan pada Kamis (12/6/2025).

Penilaian dilakukan oleh tim verifikasi lapangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), atas pelaksanaan evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2025.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa tim pusat menyatakan kepuasan atas data yang disajikan, paparan program yang terstruktur, serta keterlibatan aktif lintas sektor.

BACA JUGA: Warga Buang Sampah ke Parit, Petugas Drainase Balikpapan Kewalahan Angkut Hingga 3 Ton Sehari

Forum tersebut menegaskan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi 24 indikator penilaian KLA yang terbagi dalam lima klaster tematik: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus bagi anak.

Bagus menekankan mengenai seluruh indikator dievaluasi berdasarkan bukti nyata di lapangan, bukan sekadar administrasi. 

Dalam evaluasi, Pemkot mengusulkan 13 lokasi untuk diverifikasi langsung, mewakili pelaksanaan program KLA di sektor pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan ruang publik ramah anak.

BACA JUGA:Revisi Perda Pajak Disetujui DPRD Balikpapan, Parkir dan UMKM jadi Sorotan

BACA JUGA:Limbah Kurban Cemari Saluran, DPU Balikpapan Lakukan Pembersihan di Titik Rawan

Lokasi tersebut mencakup Sekolah, Puskesmas, dan Rumah Ibadah Ramah Anak; ruang bermain; Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA); serta forum anak.

Selain kunjungan, tim pusat juga mendalami efektivitas pelaksanaan program melalui sesi tanya jawab dengan OPD dan lembaga terkait.

Bagus menjelaskan bahwa seluruh eviden telah disiapkan, mulai dari regulasi daerah, dokumentasi kegiatan, hingga rekaman implementasi kebijakan di lapangan.

Pendekatan ini bertujuan memastikan evaluasi berlangsung transparan dan objektif.

Sumber: