Pemkot Balikpapan Tuai Apresiasi Pusat atas Kesiapan Kota Layak Anak 2025

"Tim pusat tidak hanya melihat capaian di atas kertas, tetapi menilai pelaksanaan nyata serta keberlanjutannya di tingkat pemerintahan dan masyarakat," ucap Bagus usai forum di Aula Pemkot Balikpapan. 

BACA JUGA:Pemkot Balikpapan Revisi Aturan Kendaraan Berat, Usai Evaluasi Kecelakaan Muara Rapak

Ia menyebut, sekitar 20 hingga 25 persen belanja APBD Kota Balikpapan telah dialokasikan untuk mendukung program ramah anak, yang mencerminkan dukungan konkret terhadap pemenuhan hak anak secara lintas sektor.

Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) atas dukungan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan pelaksanaan KLA di Balikpapan.

Dukungan provinsi dinilai memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program antarwilayah.

Bagus menegaskan bahwa evaluasi ini bukan semata mengejar peringkat, tetapi untuk mengukur konsistensi kebijakan daerah dalam melindungi dan memenuhi hak anak.

Sebagai catatan, pada 2023 Kota Balikpapan meraih predikat Kota Layak Anak kategori Utama.

Tahun ini, Pemkot menargetkan peningkatan status menjadi Paripurna, dengan tetap menekankan pentingnya kualitas implementasi program secara berkelanjutan.

Evaluasi KLA 2025 diperkirakan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Hasil evaluasi akan digunakan Kemen PPPA untuk menetapkan peringkat dan memberikan rekomendasi kebijakan lanjutan bagi pemerintah daerah.

Diketahui, evaluasi KLA merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diperkuat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

BACA JUGA:Beroncong Khas Bugis yang Makin Langka, Pertahankan Rasa Lama di Tengah Serbuan Kuliner Modern

Asisten Deputi Verifikator Lapangan Kemen PPPA, Muhammad Ihsan, menyatakan bahwa Balikpapan menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip dasar penyelenggaraan KLA.

"Balikpapan termasuk daerah yang aktif dan terbuka dalam memaparkan program. Kami melihat perencanaan yang baik, keterlibatan lintas sektor, serta dokumen yang lengkap dan aplikatif," ungkap Ihsan.

Ia menjelaskan, sistem evaluasi dilakukan setiap tahun melalui empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat.

Sejak 2023, evaluasi dibagi menjadi dua tahap antara lain evaluasi administrasi oleh tim provinsi dan evaluasi lapangan oleh tim pusat. Penilaian dilakukan secara hybrid, melalui metode daring dan kunjungan lapangan.

Sumber: