Gubernur Kaltim Lantik 91 Pejabat, Pengisian Jabatan Kosong Dilakukan Bertahap

BACA JUGA: Jabatan Kadispora Kosong Buntut Kasus Korupsi DBON, Begini Jawaban Wagub Kaltim

Rudy menekankan, penataan birokrasi ini tidak berhenti pada pelantikan kali ini. Pada Januari mendatang, Pemprov Kaltim akan kembali melanjutkan pengisian jabatan eselon II, III, dan IV sebagai bagian dari agenda penyegaran organisasi secara bertahap.

"Ini baru tahap awal. Januari nanti insyaallah akan ada lagi pengisian jabatan, karena ada beberapa eselon II yang memasuki masa pensiun. Penataan ini kita lakukan bertahap," lanjutnya.

Ia menyebutkan, proses penataan struktural birokrasi ditargetkan berlangsung hingga Maret 2026, dengan tetap mempertimbangkan penyelesaian laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintahan tahun 2025.

Rudy juga menegaskan, pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemprov Kaltim tidak dibatasi oleh asal daerah.

BACA JUGA: Kaltim Dapat Tambahan DBH, Gubernur dan Menkeu Sudah Bertemu

"Siapa pun yang memiliki kompetensi, baik berasal dari Kalimantan Timur maupun dari luar daerah, punya kesempatan yang sama,"bebernya.

Secara pribadi, Rudy mengaku memiliki kriteria yang sederhana namun tegas dalam memilih pejabat yang akan mendampingi dirinya menjalankan roda pemerintahan.

"Yang utama profesional, kemudian kompeten, dan tentu saja secara eselon serta persyaratan jabatan sudah memenuhi ketentuan. Syarat dari saya tidak banyak," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni memastikan, kekosongan jabatan sebelumnya tidak mengganggu jalannya pemerintahan karena telah diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

BACA JUGA: TPP ASN Kaltim Tertinggi Sentuh Rp99 Juta, Wagub: Harus Disesuaikan dengan Kondisi Keuangan Daerah

"Kalau jabatan kosong, diangkat Plt-nya. Sekarang ini memang lebih banyak mengisi posisi yang sebelumnya kosong," kata Sri Wahyuni.

Ia menambahkan, tahap pengisian jabatan berikutnya sudah dirancang dan akan dilanjutkan pada Januari mendatang, dengan tetap mempertimbangkan penyelesaian pertanggungjawaban kinerja tahun 2025.

"Nanti di Januari itu tahap berikutnya. Rancangannya sudah ada, tapi juga menjaga dulu penyelesaian tahun 2025. Setelah itu, 2026 akan dilanjutkan lagi," ujarnya.

Sri Wahyuni menjelaskan, mekanisme shelter saat ini hanya berlaku untuk jabatan eselon II yang kosong, sedangkan untuk eselon III dan IV tidak menggunakan mekanisme tersebut.

Sumber: