Bapenda Klaim Tarif Pajak Kendaraan di Kaltim Terendah se-Indonesia

"Tentu ada dampak, tapi bukan masalah. Sekarang penerimaan langsung di-split bill dengan kabupaten/kota. Jadi otomatis terbagi. Ditambah lagi tarif pajak kita rendah. Jadi wajar target enggak tercapai. Tapi kan kebijakan ini lahir dari kesepakatan dengan DPR. Jadi sejak awal sudah ada kesadaran bahwa kita ingin meringankan masyarakat," jelas Ismiati.

Pajak Bahan Bakar, Alat Berat, dan Air Permukaan Tetap Rendah

Selain PKB dan BBNKB, Kaltim juga menetapkan kebijakan serupa pada jenis pajak daerah lain. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) tetap dipertahankan di angka 7,5 persen, tidak dinaikkan meski pemerintah pusat memberi ruang hingga 10 persen.

BACA JUGA: Unmul Samarinda Dampingi Mahasiswanya yang Ditangkap Polisi terkait Molotov

BACA JUGA: PBB Samarinda Cuma Naik 25 Persen, Sudah Berlaku Sejak Awal Tahun

"Beberapa provinsi sempat ditegur karena mendekati batas maksimal 10 persen. Kalau Kaltim tidak, kita tetap di 7,5 persen. Jadi sekali lagi, enggak ada wacana naik pajak. Aman," tegasnya.

Untuk pajak alat berat, Pemprov bahkan memberikan diskon besar. Tarif normal 0,2 persen dipangkas setengahnya, menjadi hanya 0,1 persen.

"Pak Gubernur langsung memberikan reward kepada perusahaan yang baru mendaftarkan alat berat. Jadi mereka lebih semangat melaporkan. Pernah dengar ada pengusaha ribut soal pajak alat berat di Kaltim? Enggak ada. Karena memang kecil sekali tarifnya," kata dia.

Sementara untuk pajak air permukaan, tarif di Kaltim juga ditetapkan paling rendah dengan target penerimaan yang kecil.

BACA JUGA: Polresta Samarinda Tetapkan 4 Tersangka Kasus Perakitan Bom Molotov Jelang Aksi 1 September

BACA JUGA: Tarif PBB di Mahulu Tidak Naik, Kecuali NJOP

"Kita memang sengaja begitu. Prinsipnya, jangan sampai kebijakan pajak membebani masyarakat maupun pelaku usaha. Jadi semua kita buat serendah mungkin," paparnya.

Ismiati menegaskan, Gubernur Kaltim tidak pernah mengarahkan Bapenda untuk menaikkan pajak. Sebaliknya, fokus pemerintah adalah mengoptimalkan sumber pendapatan lain di luar pajak.

"Pak Gubernur enggak pernah bilang naikin pajak. Beliau justru minta kami optimalkan PAD dari retribusi, pemanfaatan aset, dan BUMD. Itu sebabnya sekarang banyak seleksi ulang direksi BUMD. Beliau ingin tahu siapa sosok yang bisa membawa BUMD ke arah lebih baik," beber Ismiati.

Sumber: