Bukan Sekadar Salah Input! DPRD Ungkap Dugaan Manipulasi Dapodik di Samarinda

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Praktik manipulasi data di dunia pendidikan kembali jadi sorotan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menilai masih banyak sekolah yang menginput data tidak sesuai kenyataan dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Akibatnya, distribusi bantuan pendidikan dari pemerintah pusat kerap tidak tepat sasaran.

 

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan, sejumlah sekolah diduga sengaja “memoles” data demi mendapatkan nilai akreditasi yang tinggi.

Namun, pencitraan tersebut justru merugikan sekolah lain yang lebih membutuhkan bantuan.

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Tahan Izin Pematangan Lahan, Fokus Revisi Perwali Demi Cegah Banjir

“Banyak sekolah melaporkan data seolah-olah semua fasilitas sudah memadai, padahal ruang kelas masih rusak, kekurangan guru, dan sarana terbatas. Ini menciptakan ilusi bahwa sekolah tersebut tidak butuh bantuan,” ujar Ismail, baru-baru ini.

 

Menurutnya, manipulasi data Dapodik kerap terjadi karena input dilakukan oleh operator sekolah, bukan kepala sekolah langsung. Tak jarang, operator tersebut juga mendapat tekanan untuk “mengamankan” citra institusi.

“Bukan soal kesalahan teknis saja, tapi juga tekanan internal. Kalau orientasinya cuma pencitraan, ya datanya pasti tidak sesuai kondisi lapangan,” tambahnya.

 

Ismail menegaskan bahwa data pendidikan yang tidak akurat berkontribusi besar terhadap ketimpangan akses pendidikan.

BACA JUGA: DPRD Samarinda Susun Raperda Limbah Domestik, Target Rampung Tahun Ini

Bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk sekolah-sekolah dengan kondisi memprihatinkan justru meleset karena data tidak valid.

“Masalah ini bukan sekadar administratif. Ini menyangkut keadilan akses pendidikan untuk anak-anak di seluruh pelosok negeri,” tegasnya.

 

Ia juga mengingatkan agar dunia pendidikan tidak semata-mata mengejar akreditasi sebagai tujuan akhir.

“Akreditasi penting, tapi bukan segalanya. Fokus utama harusnya pada kualitas layanan pendidikan yang merata. Dan itu tidak mungkin tercapai kalau kita mulai dari data yang keliru,” katanya.

 

Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Samarinda mendorong Dinas Pendidikan untuk lebih aktif melakukan verifikasi lapangan. Ismail bahkan menyarankan adanya audit berkala dan inspeksi mendadak untuk mencocokkan data digital dengan kondisi nyata.

BACA JUGA: Intervensi Banjir Dimulai Pekan Ini, Wali Kota Samarinda Prioritaskan 12 Titik Genangan

“Kalau perlu sidak ke sekolah-sekolah. Lihat langsung, cocokkan datanya. Jangan sampai bantuan tersendat hanya karena data yang dimanipulasi,” pungkas Ismail.

 

Dengan langkah ini, DPRD berharap ke depan sistem Dapodik benar-benar menjadi alat perencanaan pendidikan yang akurat, adil, dan berpihak pada kebutuhan riil di lapangan. (Nizar Gilang)

Sumber: